MIMPI besar pemerintah Indonesia di bawah rezim Presiden Prabowo Subianto untuk menggapai swasembada energi menghadapi hambatan yang sangat terjal di tahun kedua pemerintahannya.

Dinamika geopolitik yang keras di Timur Tengah yang dikenal sebagai episentrum energi global dan sumber importasi migas Indonesia berakibat serius terhadap putusnya rantai pasok dan konektivitas energi ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Indonesia yang masih berproses dalam mengoptimalkan sumber-sumber energi yang potensial, harus mengadapi risiko krisis energi di depan mata.

Putusnya rantai pasok dan lonjakan harga minyak mentah dunia di pasar internasional memberikan tekanan fiskal serius kepada pemerintah yang masih memberikan subsidi energi bagi kelompok ekonomi kelas bawah.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus menempuh langkah tidak populis dengan menaikkan harga minyak kategori non-subsidi untuk menjaga ketahanan fiskal nasional. 

Per 10 Juni kemarin, pemerintah melalui Kementerian ESDM (KESDM) menaikkan harga BBM Non-Subsidi kategori Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95). Kenaikan harga dua jenis BMM tersebut cukup signifikan, yakni RP. 12.300 ke Rp. 16.250 untuk Pertamax, dan Rp. 12.900 ke Rp. 17.000 untuk Pertamax Green.

Pertamina Patra Niaga (PPN) selaku pemangku kepentingan secara terang-terangan menyebutkan bahwa faktor yang mendasari kenaikan harga BBM kategori tersebut adalah lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional sebagai dampak dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Secara gamblang, PPN menyampaikan bahwa meskipun pemerintah sudah menaikkan harga BBM Pertamax, akan tetapi harga kenaikan tersebut masih berada di bawah harga keekonomiannya karena biaya pengadaan impor yang tinggi. Jika pemerintah tidak menaikkan harga Pertamax, termasuk Pertamax Green, maka akan ada masalah serius dalam keberlanjutan pasokan BBM nasional.

Persoalan Tata Kelola Migas Nasional

Situasi yang terjadi hari ini secara genealogis merupakan konsekuensi dari belum kokohnya kemandirian energi nasional. Kemandirian energi yang rapuh ini berdampak pada ketahanan energi nasional ketika terjadi gejolak di level eksternal.

Produksi minyak mentah Indonesia per hari (lifting) berada di kisaran 600-605 ribu bph, jauh di bawah tingkat konsumsi nasional sebesar 1,6 juta bph. Artinya, ada diskrepansi kebutuhan sebesar 1 juta bph yang harus dipenuhi melalui mekanisme importasi.

Masalah menjadi lebih serius ketika target lifting minyak mentah pada 2026 sebesar 610 ribu bph tidak tercapai karena data SKK Migas menyebutkan bahwa produksi minyak mentah sepanjang kuartal pertama 2026 hanya di kisaran 572.724 bph.

Bacaan sederhananya, Indonesia memang belum cukup tangguh untuk urusan kemandirian energi. Ketika terjadi gejolak di level eksternal yang berada di luar kendali pemerintah, dampaknya tidak hanya pada ketahanan energi saja, tapi ketahanan nasional secara lebih luas mengingat gejolak di sektor energi dapat menimbulkan efek domino yang besar.

Jika kita bongkar lagi secara lebih mendetil, sumber importasi minyak Indonesia didominasi oleh negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar.

Meskipun Indonesia telah mendiversifikasi sumber-sumber importasi minyak tersebut ke Amerika Serikat (AS), Nigeria, Australia, Tiongkok, Korea, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, pengadaan minyak di negara-negara tersebut juga bersumber dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz—titik yang mengalami blokade saat ini. 

Dengan membaca peta sumber importasi di sini, ada persoalan serius yang luput dari perhatian pemerintah bahwa faktor keamanan energi, dalam hal ini aspek distribusi dan rantai pasok energi yang melalui laut, menjadi titik lemah Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap importasi berbasis distribusi jalur laut menjadi sumber kerentanan terhadap ketahanan energi nasional.