Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menerima petugas sensus ekonomi di rumah dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016).
Petugas sensus yang mewawancarai Jusuf Kalla adalah Visilia indriastuti wulandar. Ia menanyakan soal penghuni rumah dinas dan pemanfaatan rumah dinas.
Jusuf Kalla lantas menjawab bahwa ia tidak memanfaatkan rumah tersebut untuk bisnis.
Usai menemui petugas sensus, kepada wartawan Jusuf Kalla menjelaskan pemerintah memang butuh data sensus untuk melihat pencapaian program pemerintah selama ini. Itu nantinya sebagai acuan untuk program ke depan.
"Karena dunia sekarang dunia data. Tanpa data tidak bisa membuat perencanaan yang betul, dan juga evaluasi yang benar," kata Jusuf Kalla.
Ia menyebutkan, selama menerima petugas sensus sama sekali tidak pernah ditanyai soal pajak. Kata dia pertanyaan itu memang tidak dibutuhkan.
"Jadi kalau masyarakat tidak perlu khawatir bahwa ini menyangkut masalah pajak," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin menjelaskan, bahwa semua jenis tempat usaha akan disambangi.
"Perusahaan atau usaha yang didata ini adalah seluruh usaha yang dilakukan di tempat tetap, di tempat tidak tetap, kemudian juga di rumah tangga, di kaki lima, pedagang keliling dan usaha online. Semua kita sisir," katanya.
Hasil sensus yang masih akan dilakukan sampai lima hari ke depan itu, akan dibandingkan dengan hasil sensus 2006 lalu. Kata dia sepuluh tahun lalu, didata ada 22,6 juta pengusaha di Indonesia.
Pekerjaan tersebut tidaklah mudah. Terlebih karena masih ada masyarakar yang sulit diakses, terutama di perumahan-perumahan mewah.
"Ada beberapa di rumah tangga yang masih tutupan gitu. Belum ada penghuninya yang ditemui, tapi tetap kami akan uber teruslah istilahnya," ujar Suryamin.
Selain itu ada warga yang khawatir petugas akan menanyakan soal pajak mereka. Padahal sensus yang digelar sama sekali tidak menyinggung hal tersebut.
"Ini perlu kami sampaikan kembali, tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Data individu perusahaan juga dijamin kerahasiaannya," ujar Suryamin.(*)