Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pembina Yayasan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin Ajip Rosidi mengatakan, yayasan tak pernah menolak usulan bergabung dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sejak Mei 2015, Ajip bersama Hasan Alwi (almarhum), dan Ariany Isnamurti bertemu Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta Sylviana Murni dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta Tinia Budiati.
"Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Yayasan PDS HB Jassin akan bergabung dengan pemprov yang operasional-adminstratifnya berada di bawah BPAD," Ajip menjelaskan.
Saat itu pula, pengurus yayasan diajak bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ajip mengatakan, yayasan tetap mengelola PDS HB Jassin, sementara pemerintah menyediakan uang melalui Unit Pelaksana Teknis.
Hingga kini, hal tersebut tidak terkabul lantaran menurut Ajip ada yang tidak beres pada bawahan Ahok.
Di samping itu, pengurus PDS HB Jassin tidak terima dengan pernyataan Ahok yang menyebut jika Pemprov DKI memberikan Rp 2 miliar ke yayasan, uang tersebut digunakan untuk foya-foya.
"Makanya, kalimat Ahok itu, kasih tahu dia. Kalau dia tidak belajar dengan kalimat-kalimat yang baik, bahaya," kata Plt Ketua Yayasan PDS HB Jassin, Abrory Djabbar dalam jumpa pers di PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016).(*)