Demi meningkatkan kepatuhan para pengusaha barang kena cukai (BKC), Bea Cukai selenggarakan focus group discussion dengan tema “Optimalisasi Penerimaan melalui Peningkatan Kepatuhan Pengusaha BKC (Compliance Drives The Revenue)”, pada 16-17 Oktober di Kantor Pusat Bea Cukai.

Plt. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Nugroho Wahyu Widodo menyampaikan bahwa penerimaan di bidang cukai dipengaruhi oleh kondisi pasar (market driven) dan tingkat kepatuhan (compliance driven) dan sangat penting untuk mengembangkan sistem yang dapat mendorong pengusaha untuk patuh.

Kegiatan ini diikuti oleh 43 peserta yang terdiri dari Kasi Intelijen dari beberapa Kantor Wilayah Bea Cukai, Kasi intelijen dan Penindakan dari Kantor Madya Cukai dan Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dari Kantor Madya Pabean yang mengawasi pabrik BKC (Barang Kena Cukai) HT (Hasil Tembakau) dan MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol), perwakilan dari Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Di hari kedua diskusi juga diikuti oleh perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dari Direktorat Intelijen, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP Jatim I, Jatim II dan Jatim III.

Topik yang dibahas adalah mengenai PMK No. 94/PMK.04/2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil Yang Wajib Memiliki Izin, Dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Yang Wajib Memiliki Izin yang disampaikan oleh Puguh Wiyatno (Kasubdit Pelaksanaan Audit II), penyatuan profil dari berbagai sektor (cukai, impor, ekspor dan fasilitas) oleh Rahmat Handoko (Kasi Pengembangan Proses Bisnis Dan Manajemen Transformasi Direktorat Penerimaan Dan Perencanaan Strategis).

Kemudian registrasi cukai yang disampaikan oleh Metodius Supriyanto (Kasi Perizinan dan Fasilitas Cukai I), konsep aplikasi pengawasan cukai oleh Reza Pahlevi (pelaksana pada Subdit Intelijen Cukai), Pemaparan tentang Joint Program untuk pengusaha Pabrik HT oleh Irawan Eko S. (Kasi Intelijen Kanwil DJP Jatim III), pemaparan tentang konsep Compliance Risk Management (CRM) oleh Wahyu Jarot Setiaji (Kasi Penggalian Potensi pada  Direktorat Potensi dan Kepatuhan Pajak).

Dan brainstorming tentang Joint Proses Bisnis yang disampaikan oleh Dony Olfa Wijaya (Kasi Industri III pada Direktorat Peraturan). Acara dipandu oleh moderator Achmad Sandri Qurnain (Kasi Kepatuhan Pengusaha BKC pada Direktorat TFC).

“Hasil diskusi akan menjadi masukan dalam menyusun konsep aturan tentang pemeriksaan lapangan untuk pabrik HT skala kecil dan pengusaha TPE, pengembangan profiling pengusaha pabrik BKC, aplikasi pengawasan cukai, dan Joint Proses Bisnis di bidang Cukai antara DJBC-DJP sebagai milestone selanjutnya dari kegiatan joint analysis, joint audit dan joint enforcement yang sudah dilakukan selama ini,” jelas Nugroho. (*)