TRIBUNNEWS.COM - Pengawasan di perbatasan negara dan berbagai sektor lainnya khususnya di bidang kepabeanan dan cukai, menjadi salah satu hal yang vital. Selain barang, kondisi pandemi Covid-19 mewajibkan adanya peningkatan pengawasan terhadap masuknya WNA atau WNI ke dalam negeri.

Merespon hal tersebut, Bea Cukai secara kontinu melakukan berbagai kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain, sebagai langkah dalam memperkuat pengawasan tersebut.

Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan sering kali ditemukan berbagai kendala, sehingga dibutuhkan berbagai koordinasi dan kerja sama baik dengan berbagai APH lain.

Memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-72, Bea Cukai Batam turut hadir dalam Apel Nasional Gabungan antara Imigrasi, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya, Rabu (19/01). Dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly, apel digelar di Dermaga 99, Batu Ampar, Batam.

Sebagai Menkumham RI, Yasonna Laoly menekankan terkait keamanan dan ketertiban wilayah NKRI menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, penjaga perbatasan, dan penjaga kedaulatan.

“Apel gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam pengawasan penegakan hukum lalu lintas barang dan orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara,” imbuhnya.

Selanjutnya, pada Selasa (18/01), Bea Cukai Ambon bersama Kanwil Bea Cukai Maluku mengadakan kunjungan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku. Selain untuk menjalin silaturahmi baik antar keduanya, kolaborasi antara Bea Cukai Maluku dan BNNP Maluku diharapkan dapat membantu peningkatan pemberantasan peredaran narkoba khususnya di wilayah Maluku.

Pada hari yang sama, Bea Cukai Juanda turut serta dalam Rapat Koordinasi Dirkrimsus Polda Jatim bersama Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) di wilayah Jatim dalam rangka sinergi penyidik Polri dan PPNS.

Hatta menjelaskan bahwa penyidik memiliki peran penting dalam mengungkap sebuah permasalahan. Karena itu seorang penyidik harus memahami tugasnya dengan baik serta menjalankan fungsinya secara profesional dan proporsional.

“Tidak hanya melakukan koordinasi, rapat yang diikuti berbagai instansi ini juga memberikan pembinaan guna meningkatkan kemampuan PPNS dan Penyidik Polri sebagai korwas Penyidik,” imbuhnya.

Sementara itu, mengawali tahun 2022, Bea Cukai Tanjung Emas bersama seluruh instansi yang bertugas di Pelabuhan Tanjung Emas, melakukan tanda tangani Pakta Integritas Unsur Maritim, Kamis (20/01).

Acara ini merupakan kesepakatan antar intansi maritim untuk menciptakan pengawasan dan pelayanan yang prima, bebas dari korupsi maupun pungutan liar di wilayah Pelabuhan Tanjung Emas.

Kegiatan ini merupakan bentuk kesepakatan dan komitmen agar langkah serta strategi bersama dapat terus diwujudkan.

“Selain Pakta Integritas Unsur Maritim, pada 2021 lalu Bea Cukai Tanjung Emas juga turut menandatangani Deklarasikan Zona Integritas di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas bersama 16 Instansi terkait pakta integritas Anti Penyuapan, Tolak Pungli, Stop Gratifikasi dan Anti Korupsi dengan 6 komitmen yang telah disepakati,” tambahnya.

Hatta mengatakan bahwa Bea Cukai akan senantiasa melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengawasan terhadap masuk dan keluarnya barang. Selain itu, pihaknya akan berkomiten dalam mewujudkan lingkungan bisnis anti penyuapan dengan memastikan standar integritas, akuntabilitas dan profesionalisme tertinggi dalam menjalankan bisnis.(*)