TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Riefky Harsa (F-PD) di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM, mengatakan, Fraksi Demokrat akan mendalami soal waktu pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi.
           
"Kita masih melihat bahwa, memang dengan amanat Undang-Undang APBN, pembatasan itu diperlukan. Sekarang masalah timing (waktu) kita exercise, sekarang bagaimana timingnya," ungkapnya.

Fraksi Demokrat, menurutnya, akan melihat mekanisme yang ditawarkan pemerintah apakah itu sudah bulat atau belum. Seperti, imbuhnya, mobil plat hitam itu atau ada hal-hal lainnya, nanti akan kita lihat dalam pembahasan.

Sementara itu, FPDI-P tegas menolak rencana kebijakan pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi. “Kami Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menolak rencana pemerintah ini,” tegas anggota Komisi VII Ismayatun.

Hal itu ia tegaskan didasari paparan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, bahwa dampak dari program ini akan menghasilkan penghematan sebesar Rp 3,8 triliun, hanya saja jumlah tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif, seperti dampak sosial maupun inflasi yang ditimbulkan

Sedangkan, anggota Komisi VII lainnya Iqbal Alan Abdullah (F-Hanura) meminta pemerintah lebih mengkaji lagi rencana tersebut. Ini bertujuan meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi.

Ia mengkhawatirkan penghematan sebesar Rp 3,8 triliun itu tidak sebanding dengan dampak sosial yang akan ditimbulkan.

Ditegaskannya pula, bahwa  masyarakat pengguna plat hitam, banyak bukan orang kaya. Menurutnya, selain masalah harga, juga akan mempengaruhi kondisi mesin kendaraan itu.

Dia mengatakan, "Belum ada sesuatu rencana yang matang. Sehingga akan banyak sekali dampak sosial, begitu juga dengan inflasi yang ditimbulkan".

Sedangkan dari Fraksi Golkar, anggota Komisi VII Bobby Adhityo Rizaldi menilai program ini masih prematur, dan tidak tepat waktu.

Menurutnya,  pemerintah tepat menyampaikan hal ini saat pembahasan APBN 2011 masih dimaklumi. "Tahun anggaran 2011 saja belum dimulai, kok sudah takut tidak mencukupi,” ujarnya

Bobby melanjutkan bahwa dalam keterangan pihak Pertamina belum lama ini, mereka menyatakan ketidaksiapannya dari sisi inprastruktur. "Apakah mungkin hal (indrastruktur) tersebut dapat disiapkan hanya dalam waktu tiga minggu.