TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan transformasi ekonomi nasional, dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Karenanya, pertumbuhan ekonomi hingga saat ini terus meningkat.

Momentum pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat itu telah makin memperluas lapangan kerja. Dengan perluasan lapangan kerja, tingkat pengangguran terbuka dapat kita turunkan. Pada awal tahun 2011, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5 persen.

“Upaya ini harus terus kita tingkatkan agar tahun depan, jumlah pengangguran terbuka dapat kita turunkan lagi hingga menjadi 6,4 - 6,6 persen, dan jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi sekitar 10,5 - 11,5 persen,” ungkap SBY, dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2012 beserta Nota Keuangan di depan Rapat paripurna DPR, di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Berkaitan dengan itu, tegasnya, perlu ditempuh langkah-langkah terobosan. SBY menyebutkan bahwa sejak Desember tahun lalu, dirinya telah mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, hingga BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat dan memperluas perekonomian nasional. Upaya ke arah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi itu, kemudian kita tuangkan ke dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, atau MP3EI.

Kebijakan baru ini adalah langkah terobosan strategis:

Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia, yang meliputi: koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua-Maluku;

Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional; dan

Ketiga, mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK, untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi.