TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disebut sebagai manuver Partai Demokrat menjelang Pemilu 2014, dinilai terlalu berlebihan. Kenaikan harga BBM saat ini memang tidak bisa dihindari pemerintah.

“Pemerintah dihadapkan pada satu pilihan yaitu menaikkan harga BBM. Kalau ada yang bilang ini untuk kepentingan pemilu, saya rasa terlalu berlebihan. Itu hanya pikiran negatif saja,” ujar Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani saat berbicara dalam Dialog Kenegaraan, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Selain Aviliani, diskusi yang mengambil tema “Rencana Kenaikan BBM dan Pengaruhnya Kedaerah” itu juga menghadirkan pembicara Komisi VII DPR RI Setya W Yudha dan anggota DPD RI Poppy Dharsono.

Aviliani mengakui kalau semua keputusan memang ada dampak positif dan negatifnya. Jadi tinggal hitung saja, mana pilihan yang dampak kerugiannya terkecil.

Setya Yudha mengimbau agar kenaikan harga BBM bersubsidi tidak menjadi alat partai politik tertentu. “Apa yang terjadi pada kenaikan harga BBM menjelang pemilu 2009, dimanfaatkan menjadi instrumen politik,” kata politisi Partai Golkar itu

Menurutnya, persepsi publik selama ini adalah subsidi BBM merupakan fasilitas yang diberikan negara kepada rakyat, sehingga jika subsidi tersebut dikurangi dengan menaikkan harga BBM, masyarakat menjadi marah.

“Persepsi seperti ini, harus diubah dengan melakukan komunikasi secara transparan kepada masyarakat soal plus-minus pengurangan subsidi BBM, jangan sampai menjadi gangguan politik menjelang 2014,” katanya.