TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Ada beberapa agenda penting Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut pada Munas Apindo di Jakarta. Satu di antaranya usulan melanjutkan pembangunan floating storage and regasification unit (FSRU) di Pelabuhan Belawan.

"Bapak Menko Perekonomian Hatta Rajasa sudah mengatakan pada saya untu mengusulkan kembali pembangunan fasilitas terminal gas FSRU yang ada di Belawan," ujar Parlindungan Purba, Ketua Apindo Sumut yang dihubungi Tribun via seluler, Rabu (10/4/2013).

Urgensi usulan tersebut mengingat permintaan yang cukup tinggi terhadap kebutuhan gas di Sumut. Namun pasokan gas yang disediakan pemerintah tidak mencukupi, bahkan kalau tidak ada tindakan yang nyata, pasokan gas sudah tidak ada lagi pada Juni 2013.

Menurut Parlindungan, harga gas yang dinilai lebih murah dibanding bahan bakar lainnya bisa menjadi alternatif yang baik untuk menanggulangi krisis listrik di Sumut. "Krisis listrik sebenarnya karena pemerintah masih banyak menggunakan solar, sementara persediaan terbatas. Kalau menggunakan gas bisa teratasi karena harganya lebih murah," ujar Parlindungan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pengguna Gas (Apigas) Johan Brien mengatakan, pada Juli nanti Sumut harus dihadapkan pada kosongnya pasokan gas. Hal ini diperkirakan karena sumur tua penghasil gas bumi di Pangkalan Brandan sudah habis.

"Memang selama ini Sumut memiliki pasokan dari PNR (PT Pertiwi Nusantara Resources) sebesar 5 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan dari Pertamina 7 MMSCFD, namun ini pun dari PNR akan mulai berhenti sampai bulan ini saja. Dan dari Pertamina habis di bulan Juli nanti," kata Johan.

Johan mengungkapkan tidak tahu dengan pasti apa alasan pastinya mereka bisa menentukan pada Juli nanti gas sudah habis. "Bagaimana pula mereka bisa menentukan gas di sumur itu bakalan habis," ujar Johan mengkritisi perkiraan Pertamina tentang alokasi sumur gas bumi di Berandan.

Menurut Johan, mestinya kebutuhan gas di Sumut idealnya terpenuhi sampai 17-20 MMSCFD untuk kebutuhan industri, namun hanya bisa dipenuhi 12 MMSCFD itupun dipaksa untuk memenuhi kebutuhan 54 perusahaan.(riz)