TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sejauh ini, pemerintah memang belum memutuskan dan memberlakukan kenaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Perkiraannya, jika harga jual BBM bersubsidi positif naik, sangat mungkin terjadi inflasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Jabar, akan mengantisipasi kenaikan harga-harga dengan operasi pasar, dengan anggaran Rp 5 M.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Jabar, Ferry Sofwan Arief, mengatakan, kenaikan harga BBM berpengaruh pada biaya pendistribusian. Dia menilai, kenaikan solar bersubsidi sebesar Rp 1.000 per liter, dapat membuat biaya transportasi dan pendistribusian meningkat 17-20 persen. "Tapi, jangan sampai ketika transportasi naik 17-20 persen, harga jual barang pun naik 20 persen.Terlebih, menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Itu dapat memberatkan," kata Ferry di Pasar Kosambi, Jalan A Yani Bandung, Kamis (23/5/2013).

Menurutnya, beredarnya isu kenaikan BBM memicu naiknya harga jual komoditi sekitar 2,5-3 persen. Antara lain, sebutnya, cabai, dan bawang. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Ferry menyarankan para pedagang supaya mempertimbangkan dan mengalkulasikan berapa kenaikannya secara cermat. "Itu supaya tidak memengaruhi daya beli masyarakat. Jika naiknya tinggi, tentunya, pembeli pun sepi. Kami harap, kalau pun ada kenaikan, tidak melebihi 10 persen," sambungnya.

Untuk mengendalikan harga jual, Ferry mengungkapkan, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya, lanjut Ferry, siap menggulirkan operasi pasar. Langkah itu, jelasnya, sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan harga jual sejumlah komoditi menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, ditambah kenaikan harga BBM.

Agar rencana operasi pasar tersebut lancar, pihaknya mengalokasikan dana. Nilai dana tersebut, sebut Ferry, yang peruntukannya bagi operasi pasar, sama dengan tahun lalu. Yaitu, ucapnya, sekitar Rp 5 miliar.

Akan tetapi, kata Ferry, pada pelaksanaan Operasi Pasar tahun lalu, tingkat penyerapannya kecil. Persentasenya, tutur Ferry, tidak melebihi 10 persen. Itu terjadi, kata dia, karena banyak kabupaten/kota yang menyerap penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikucurkan lembaga-lembaga BUMN. (Erwin)