TRIBUNNEWS.COM, JAMBI – Pengembang perumahan masih menunggu keputusan pemerintah untuk menaikan harga rumah tipe Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau bersubsidi. Seiring dengan nilai rupiah yang anjlok yang mengatrol harga bahan bangunan diyakini itu akan berpengaruh terhadap sektor properti. Daya beli terhadap rumah bersubsidi dipercaya sangat terpengaruh.

Pengembang PT Mega Karya Indoguna, yang juga Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jambi, Priyo, berharap pemerintah dapat menyesuaikan harga sesuai pengeluaran operasional pembangunan.

"Saat ini bahan bangunan sudah mulai naik, otomatis kita sebagai developer yang menawarkan rumah bersubsidi mengharapkan pemerintah dapat cepat menyesuaikan harga sesuai pengeluaran operasional," katanya kepada Tribun.

Kata dia, ada tiga poin yang terpengaruh dari melemahnya rupiah dalam hal penjualan properti. Pertama, daya beli dipastikan menurun, kedua biaya bahan bangunan dipastikan naik, ketiga bank penyalur KPR bersubsidi akan mulai berhati-hati atau membatasi akan pembiayaan rumah bersubsidi.

Developer Mega Karya Indoguna yang memiliki proyek pembangunan rumah bersubsidi di Muaro Jambi tersebut untuk saat ini masih memberikan harga terdahulu sesuai patokan harga pemerintah, Rp 88 juta. Namun pihaknya melalui asosiasi REI dapat segera meminta tanggapan pemerintah terhadap nilai harga properti bersubsidi.

Diharapkan juga, dengan harga rumah subsidi  Rp 88 juta bisa dinaikan sampai diangka Rp 95 juta sampai Rp 100 jutaan. Namun akan harga, Priyo pun tetap menunggu keputusan Kemenpera.

"Dengan harga rumah subsidi saat ini sebesar Rp 88 juta, kita nantinya akan berunding melalui asosiasi untuk menyampaikan ke Kemenpera agar bisa dinaikan, harapan kita harga meningkat diangka Rp 95 juta sampai Rp 100 jutaan," jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan PT Putra Sentosa Perkasa (PSP) Kuncoro Adhi, dengan kondisi saat ini pihaknya menahan pembangunan proyek perumahan bersubsidi. Di antaranya adalah pembangunan Villa Kenali Permai dengan luas areal kosong 1,6 hektare dan Mendalo Residence seluas 7 hektare.

Hal itu dilakukan menyusul harga bahan bangunan yang mulai naik. Menurutnya bila dipaksakan membangun, nantinya harga perumahan itu bisa melebihi plafon dari pemerintah sebesar Rp 88 juta.

"Kita saat ini memang menahan penjualan serta pembangunan untuk tipe rumah FLPP tersebut, karena saat ini pun bila kita paksakan dalam pembangunan harga pasti melebihi dari plafon pemerintah," tegasnya.

Pihak PSP juga mengharapkan kebijakan pemerintah akan menyesuaikan nilai harga jual rumah subsidi dapat ditangani secepatnya. Bahkan sesuai perhitungan kalkulasi satu rumah bersubsidi yang dibangun PT PSP bisa mencapai Rp 104 jutaan.

"Kalo sampai kedepan nilai akan harga Rumah subsidi masih menggunakan plafon pemerintah, dipastikan kedepannya pengembang lainnya juga akan menghentikan pembangunan perumahan FLPP tersebut," tutupnya. (tyo/hdp)