Laporan Wartawan Warta Kota, Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai mendesak segera dikerjakan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan energi, terutama untuk kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Djarot Sulistio Wisnu Broto mengatakan, semua landasan hukum sudah cukup bagi Indonesia untuk membangan PLTN.

"Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, PLTN harus segera dibangun, kami ini bukan yang mengoperasikan PLTN, tapi ini amanat negara, dalam UU kita harus operasikan PLTN pada 2015- 2019, ini sedikit lagi, padahal pembangunan PLTN memakan waktu 8-10 tahun,” ujarnya dalam diskusi Nuklir sebagai solusi krisis energi masa depan, di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2013).

Ia mengatakan, Batan diberi amanah melalui Peraturan Presiden untuk melakukan studi dampak PLTN. “Jadi mau tidak mau kita harus bergerak, sudah 4 dekade (40 tahun) bahas PLTN tidak ada ujungnya,” tuturnya.

Djarot mengatakan, dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa, sudah tidak ada alasan menunda pembangkit listrik energi nuklir. Banglades saja yg penduduk kecil, dan Vietnam juga kecil saja sudah mau memulai pembangunan nuklir.

Djarot menuturkan, secara global di dunia, sejumlah negara masih terus membangun PLTN mereka, seperti Korea, Cina, negara-negara Eropa, dan juga Rusia. Bahkan Amerika Serikat sudah memiliki 104 PLTN. ”Di Perancis, 70 persen listrik mereka disalurkan dari PLTN, sedangkan di Dunia mencapai 16 persen,” ujarnya. Ia menjelaskan, pada prinsipnya, PLTN dan PLTU bekerja dengan sistem yang sama. Bedanya, PLTU memanaskan uap dari batubara, dan PLTN memanaskan reaksi uranium.

”Penduduk Indonesia banyak yang trauma, mendengar Bom Hirosima dan Nagasaki, lalu Chernobyl, dan juga PLTN Fukushima Jepang yang terkena Tsunami, memang ini menjadi kendala,” tuturnya. Padahal, secara efisiensi, 20 gram uranium sama dengan 2,25 ton batu bara. Indonesia, lanjutnya, memiliki uranium di Bangka dan Kalimantan.