TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -- Kinerja Bank Sumut yang menurun disebut sebagai kesalahan mempromosikan para pejabat bank kebanggaan masyarakat  Sumatera Utara tersebut. Komisaris Utama Bank Sumut, Djaili Azwar menilai sumber daya manusia yang ditempatkan di cabang-cabang tidak maksimal. Sehingga terkadang tidak menjalankan SOP pengeluaran kredit dengan baik.

"Kemudian tidak patuh terhadap SOP. Jangan karena ada agunan terus kredit bisa keluarkan. Mestinya kan harus survei dulu, apakah yang akan dijadikan debitur ini benar-benar untuk kredit yang produktif sesuai proposal. Itu kurang diamati. Kemudian, pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan malah mendapat promosi," ujarnya tak mau menyebut orang yang dimaksud.

"Kejar saja direksinya. Tanya siapa yang dibilangkan komisaris utama itu? Bilang komisaris sudah mengatakan itu kesalahan kalian mempromosikan orang bermasalah'," katanya.

Djaili menegaskan mestinya mantan-mantan kepala cabang yang bermasalah tersebut diberi punishment (sanksi) dengan menempatkan yang bersangkutan di tempat lamanya sebagai staf biasa.  "Penggantinya silakan dibikin, tapi yang lama tetap menjadi pegawai di tempat sama agar bisa membantu menyelesaikan masalah itu," katanya.

Itu pantas dilakukan, karena kata Djaili, setiap kredit punya historikal. "Kredit itu penuh historikal. Misalnya, saya memberikan kredit kepada Anda, lalu macet. Kalau orang lain yang menagih, tak akan direspons itu. Tapi kalau yang nagih yang memberikan, kan ada pikiran, 'Ah, kalau tak kubayar apa kata Bang Djaili ini.' Begitu kan? Jadi ada hubungan historikalnya. Ini harus diterapkan orang (direksi) itu. Mudah-mudahan mereka itu mau dengarlah. Kita kan pingin menyelesaikan. Sampai akhir Desember ini target kita NPL harus di bawah 3 persen," tambahnya.

Jika tidak tercapai? ''Kalau nggak tercapai kita minta supaya direksi itu dicopotnya semua yang apa-apa itu.''

Sebagai wakil Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Sumut, Djaili sudah berkali-kali menanyakan usulan calon direksi yang lowong serta yang menggantikan dua direksi sementara pada Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Namun, karena kesibukan Gatot, hingga sekarang nama-nama tersebut belum disetor ke Bank Indonesia.

"Itu tanya gubernur, sampai sekarang belum. Kayaknya beliau sibuk. Begitu saya jumpa kadang saya kejar, dijawab,'Sebentar pak Djaili, minggu depan saja'," ujarnya.

Pemprov Sumut menguasai 51 persen saham Bank Sumut, sehingga menjadi PSP.