TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap memaksa pemerintah memberikan keringanan membangun pabrik pengolahan bahan mentah jadi bahan setengah (smelter). Freeport ingin agar mendapatkan dispensasi terkait ekspor konsentrat tambang yang dimiliki perusahaan.

Alasan Freeport meminta keringanan tersebut, karena mengacu kepada salah satu kebijakan. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah melarang ekspor bijih mineral pada tahun 2014.

"Kami harapkan pemerintah bisa beri kelonggaran untuk ekspor konsentrat," ujar Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik Soetjipto, Selasa (22/10/2013).

Roziq menyampaikan, pernyataan tersebut telah disampaikan langsung oleh pemerintah, yakni lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pihaknya pun telah menunjuk perusahaan dalam membangun smelter sehingga pemerintah perlu memikirkan upaya ekspor konsentrat perusahaan.

"Kami sudah tunjuk perusahaan PT Indovasi untuk bangun smelter. Namun tahun ini masih lakukan Feasibility Studies (FS)," ungkap Rozik.

Rozik menambahkan, smelter yang ia kembangkan bersama perusahaan yang ditunjuk bakal beroperasi di 2017. Meski ekspor bijih mineral di 2014 dilarang, pihaknya tetap meminta dispensasi pemerintah dengan adanya komitmen pembangunan smelter.

"Komitmen pembangunan smelter sudah kami lakukan jadi kami minta dispensasi untuk ekspor konsentrat," papar Rozik.