TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai 5.000 dolar Amerika Serikat (AS) ketika dia lengser.

Seperti dilansir Tribunnews dari laman khusus Setkab, SBY mengatakan, pendapatan per kapita penduduk Indonesia sebelum mantan Presiden Soeharto lengser adalah 1.200 dolar AS, dan sempat turun hingga tinggal 600 dolar AS pada saat krisis ekonomi 1998.

Kemudian melalui berbagai program pembangunan, pascakrisis di bawah kepemimpinan mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, income per kapita naik lagi menjadi 1.100 dolar AS.

"Sekarang dengan kerja keras, income per kapita jadi 4.000 dollar AS. Mudah-mudahan ketika saya menyerahkan kepemimpinan bangsa, income perkapita kita sudah bisa 5.000 dollar," kata Presiden SBY dalam sambutannya pada acara Groundbreaking Proyek-Proyek MP3EI di kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kalsel, Rabu (23/10).

Presiden yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono mengemukakan, sejak 2011 pemerintah sengaja melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Salah satu alasannya karena pemerintah tidak ingin Indonesia menjadi negara yang kalah saat menyongsong perkembangan ke depan, saat sudah terjadi konektivitas antar negara ASEAN, APEC, termasuk G-20.

Saat ini, kata Presiden, dibanding dengan negara-negara lain, pertumbuhan Indonesia hanya kalah oleh China, dan dalam hal daya beli masyarakat (purchasing power parity) menduduki urutan ke-15.

"MP3EI ini bukan kertas kosong, bukan macan ompong tapi riil. Kita harus siap ketika lima tahun lagi, ekonomi Asean, APEC, dan lain-lain sudah terkoneksi. Dengan MP3EI kita akan jadi bangsa yang kalah," ungkap Presiden SBY.

SBY meyakini, jika para mahasiswa yang mengancam akan mendemonya di Kalsel karena kurang memperhatikan pembangunan daerah ini, hadir di groundbreaking akan berubah pikiran, karena ternyata alokasi anggaran pembangunan di Kalsel, termasuk proyek MP3EI banyak yang melebihi rata-rata alokasi nasional.

Presiden menegaskan, sesungguhnya kalau memberi saran, kritik pasti ia dengar, tidak perlu melakukan demo. Karena selama sembilan tahun memimpin negeri ini, ia sudah terbiasa melakukan pertemuan-pertemuan termasuk dengan mahasiswa.

"Tanpa unjuk rasapun saya pahami kemauannya. Tapi itulah bunganya demokrasi, kalau tidak ada berita ada mahasiswa yang mau demo tidak ramai korannya," kata SBY.