TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan 100 persen aset PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) kembali ke tangan pemerintah Indonesia dari konsorsium investor Jepang di Tokyo yang tergabung dalam NipponAsahan Aluminum (NAA).

Beberapa waktu ke depan, proses transfer aset PT Inalum ini akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase.

"Sesuai dengan master agreement per 1 November  seluruh aset kembali ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri BUMN. Kementerian BUMN punya aset baru yang dikelola oleh beliau. Sementara itu dalam masa transisi, bersama Kemenperin dan Kemenkeu akan mendampingi beliau (Menteri BUMN) untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat teknis, administratif, legal dan sebagainya," jelasnya usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (1/10/2013).

Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama dan kembalinya aset Inalum ke Indonesia, PT inalum secarta resmi akan dimiliki 100 persen sahamnya oleh pemerintah Indonesia.

Kemudian nanti melalui proses prosedur yang ada, akan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang akan memutuskan hal tersebut. Yakni Inalum akan menjadi BUMN atau persero di bawah Kementerian BUMN.

Lebih lanjut menurutnya, bagi Indonesia sendiri, PT Inalum akan menjadi satu pabrik smelter, yang mempunyai kapasitas 250 ribu ton pertahun dan pasti bisa ditingkatkan. Dan itu berarti PT Inalum akan menjadi penghasil aluminium yang pertama di Asia Tenggara.

"Mungkin yang terbesar dan kinerjanya baik. Yang akan akan bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri, dan juga bisa dieskpor,"tuturnya.

Ke depan, kata MS Hidayat, pemerintah ingin menjadikan Sumatera Utara sebagai cluster aluminium di mana proses hilirisasi dari industri ini bisa berlangsung di daerah itu pula.

"Sekarang ini kita mengekspor aluminium. Pengolahannya dilakukan di Jepang atau negara lain. Nanti kembali ke Indonesia sudah menjadi produk turunan jadi. Kita ingin down stream itu dilakukan di Indonesia. Itu salah satu keuntungan kita yang tentu akan memberikan kontribusi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Selama ini Inalum, yang berlokasi di Sumatera Utara, dikelola oleh pemerintah Indonesia dan konsorsium investor Jepang di Tokyo yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminum (NAA). Dari 100 persen saham Inalum, tadinya pemerintah Indonesia memiliki 41,12 persen, dan sisanya milik NAA.