BPR Menepis Kurang Sasar Pedesaan
Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Pontianak, H Nur Salam tidak sependapat dengan Bank Indonesia
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Steven Greatness
TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK – Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Pontianak, H Nur Salam tidak sependapat dengan Bank Indonesia yang menyatakan BPR kurang menyasar masyarakat pedesaan.
Menurut Nur Salam, selama ini BPR fokus memberikan kredit di sektor mikro yang didalamnya terdapat banyak masyarakat pedesaan. Meskipun konstribusi dana BPR terbatas dibandingkan bank umum.
“BPR sangat berperan di sana (pedesaan), karena banyak kredit kepada mikro yang disalurkan BPR. Kalau bisa bank umum tidak masuk ke sana, konstribusi dana kami terbatas jika bank umum juga masuk,” ujarnya kepada Tribun, Minggu (3/11/2013).
Sebelumnya, menurut Bank Indonesia munculnya branchless banking karena tidak efesiennya BPR selama ini menyalurkan dana kepada masyarakat pedesaan.
Selama ini konsentrasi pertumbuhan berpusat di kota-kota besar. Bank Indonesia juga memutuskan untuk mengubah istilah branchless banking menjadi mobile payment services (MPS). Karena penerapannya tidak terbatas hanya dilakukan oleh perbankan tapi juga oleh perusahaan telekomunikasi.
Nur Salam menuturkan, selama ini yang kerap menjadi kendala BPR adalah keterbatasan tenaga. Untuk itu dalam menghadapi persaingan dengan bank umum yang juga sasar masyarakat pedesaan melalui MPS. BPR akan mempersiapkan tenaga-tenaga di lapangan seperti halnya di pedesaan ada tenaga yang dilatih.
“Kita akan siap untuk itu agar tidak dimakan oleh yang bank besar. Kita bersaing sehat, sebenarnya ekonomi pedesaan lebih murni daripada kota. Di sana meski kecil bisa diraih semuanya. Karena itu harus ada tenaga di lokasi, termasuk pembukaan dibutuhkan tenaga yang profesional dan jujur. Kita mempersiapkan diri khususnya tenaga di lapangan atau maketing,” katanya.
Terpisah Direktur Utama BPR Cendradana Kapuas, Budi Hartan, menilai MPS merupakan satu di antara bentuk inisiatif financial inclusion yang sangat membantu untuk memajukan perekonomian suatu negara melalui peningkatan akses masyarakat terhadap jasa layanan BPR.
Dengan begitu, tujuan utama sebagai unit usaha pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, sejatinya perbankan lebih mengutamakan lokasi kantor di daerah urban yang padat atau perkotaan.
“Hal ini dikarenakan potensi bisnis yang sudah jelas terlihat menguntungkan bagi bank. Kalaupun ada di daerah pendesaan dapat dipastikan merupakan area yang padat aktivitas ekonomi dan berkembang sehingga secara ekonomis bank melihat kemungkinan membuka bank di daerah tersebut menguntungkan,” tuturnya.
Menurut Budi, langkah dan persiapan BPR untuk bersaing dengan bank umum dalam menghadapi branchless banking atau MPS harus dapat meningkatkan layanan dalam hal teknologi dan informasi, serta menciptakan produk dan jasa untuk menjangkau dan melayani masyarakat pendesaan khususnya.
“Keberhasilan dalam pelaksanaan BB atau MPS tidak terlepas dari suksesnya sistem IT pada suatu BPR. Kemajuan teknologi khusus pada BPR menyebabkan timbulnya pemikiran bagaimana memanfaatkan kemajuan cara berkomunikasi ini untuk menembus layanan keuangan ke segmen dimaksud dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki,” ujarnya. (sgt)