Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pertamina-Disperindag Harus Bertanggung Jawab Soal Mahalnya Elpiji

Naiknya harga gas Elpiji menjadi tanggung jawab Pertamina dan Disperindag

Editor: Budi Prasetyo
zoom-in Pertamina-Disperindag Harus Bertanggung Jawab Soal Mahalnya Elpiji
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Pekerja mengangkut tabung gas elpiji 12 kg di Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (14/6). Elpiji 12 kg di sejumlah wilayah langka. Kelangkaan tersebut akibat terhambatnya distribusi elpiji di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya beberapa hari lalu. Kekurangan pasokan elpiji 12 kilogram itu dimanfaatkan sebagian penyalur untuk mengambil untung dengan menaikkan harga elpiji nonsubsidi tersebut. Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM) 14-06-2013 

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Persoalan gas elpiji nampaknya tidak pernah selesai. Terutama elpiji 3 Kg yang kini sudah mulai langka, dan naiknya harga elpiji 12 Kg. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Pertamina dan Disperindag selaku pemegang otorisasi peredaran elpiji, harus bertindak secepatnya. Terutama di Kota Pekanbaru.

Komisi II DPRD Pekanbaru yang memang membidangi perdagangan dan industri, meminta agar kondisi ini tidak berlarut-larut. Pihak terkait harus menemukan solusi terbaik sesegera mungkin. "Ini menjadi tanggung jawab Pertamina dan Disperindag," pinta Sekretaris Komisi II DPRD Pekanbaru Syamsul Bahri S Sos, Kamis (2/1/2014) kepada Tribun.

Menurutnya, naiknya harga elipiji 12 Kg menjadi Rp 125 ribu (dari harga Rp 100 ribu), harus dicarikan solusinya secepatnya. Sebab, jika dibiarkan lama, akan berdampak pada banyak hal. Bahkan bisa saja terjadi aksi pengoplosan dari gas 3 Kg menjadi 12 Kg.

Spekulan seperti itu bisa saja terjadi, karena meraup keuntungan besar. Apalagi harga elipiji 3 Kg yang sebenarnya bersubsidi hanya Rp 15 ribu. Itu juga lah yang menjadi penyebab, langkanya elipiji 3 Kg.

Hal-hal seperti itu tidak bisa dinafikan. Apalagi di daerah pinggiran, karena langkanya elpiji 3 Kg ini, pedagang menjualnya dengan harga tinggi pula. Bahkan dijual sampai Rp 18 ribu-Rp 20 ribu.

Karena situasi ini, Pertamina dan Disperindag diminta menggelar operasi dan turun ke lapangan. Jika perlu langsung ke distributor, agen dan pengecer. Jika memang terjadi penyimpangan, lakukan sanksi tegas. Jika perlu cabut izinnya, sehingga menjadi efek jera bagi yang lainnya.

"Permasalahan ini harus segera diselesaikan Pertamina dan Disperindag. Karena elipiji ini sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kalau elpiji sulit didapatkan, minyak tanah dan kayu bakar juga sulit dicari, mau masak pakai apa lagi masyarakat. Itu tadi lah, Pertamina dan Disperindag harus bertanggung jawab," tuturnya menegaskan.

Berita Rekomendasi

Syamsul Bahri yang juga politisi Demokrat ini meminta kepada pemerintah, solusi lain naiknya harga elpiji 12 Kg, agar menambah kuota elpiji 3 Kg dari yang ada sekarang. Karena ini sifatnya bantuan subsidi. Sehingga nantinya, tidak menjadi langka. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas