Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pertamina Belum Berkoordinasi dengan Pemerintah Soal Kenaikan Harga Elpiji?

Dua jawaban berbeda dikeluarkan pihak Pertamina dan Menteri ESDM soal koordinasi kenaikan harga gas Elpiji. Mana yang benar?

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Pertamina Belum Berkoordinasi dengan Pemerintah Soal Kenaikan Harga Elpiji?
Warta Kota/Henry Lopulalan
Didit karyawan Toko Sumber Rejeki sedang menyusun tabung gans elpiji di Jalan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2014). Masyarakat dan pedagang mengeluhkan kenaikan harga elpiji 12 kg mulai 1 Januari 2014 dengan harga pokoknya sebesar 67% per kg, tapi harga jual eceran naiknya hampir dua kali lipat. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - VP Corporate Communication PT Pertamina, Ali Mundakir, menegaskan Pertamina sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait kenaikan harga jual elpiji 12 Kg. Hal itu diungkapkan Ali kepada wartawan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1/2014).

"Pastilah, semua pasti dikoordinasikan," tegas Ali.

Ali juga menyebut, kenaikan harga sudah sesuai prosedur. Adapun Menteri ESDM, Jero Wacik, di tempat yang sama, mengatakan Pertamina belum mengoordinasikan kenaikan harga jual elpiji 12 Kg. Jero, menyebut, sebelum menaikan harga, Pertamina tidak berkordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah.

"Saya baru terima suratnya tadi. Keputusan korporat. Mestinya Pertamina ada pemerintahnya juga," tuturnya saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Meski demikian, Jero mengakui, Pertamina memiliki kewenangan untuk menaikkan harga jual gas elpiji 12 Kg nonsubsdidi.

"Karena diaturannya Pertamina yang punya kewenangan. Kalau Pertamina naik turun harga pertamax, pertamina. Premium enggak bisa. Elpiji 3 kg nyangkut subsidi, harus kami dan DPR. Yang 12 Kg, aturannya korporat seperti pertamax," jelasnya.

BERITA REKOMENDASI

Meski memiliki kewenangan menaikkan harga, Jero menyebut, Pertamina seharusnya memperhatikan hal-hal terkait sensitifitas di masyarakat luas.

"Tapi gas kan nyangkut warung. Itu harus ada sensitifitas. Situasi masyarakat harus didengar, dikaji, jadi aspirasi sehingga tak bisa hanya menyandarkan pada hitungan ekonomi. Tapi ini keputusan korporat, jadi bagi saya, kepentingan rakyat harus diutamakan. Kita utamakan rakyat. Kalau menaikkan BBM, elpiji, harus hati-hati dikaji semuanya, tidak hanya hitungan bisnis. Jadi kita dengarkan presiden, pimpin rapat. Bagi saya kepentingan, dengar serius," tuturnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas