TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2014 yang merupakan tahun politik, pemerintah diminta untuk terus menjaga momentum pergerakan ekonomi daerah.

Pasalnya, di tahun 2015 mendatang dinilai merupakan tahun adaptasi yang baru, sehingga pergerakan mesin ekonomi yang sudah digerakkan oleh pelaku usaha nasional maupun asing di Indonesia harus terus dijaga dan dikembangkan.

“Kita harapkan pemerintah sebagai industri kebijakan dapat mengurangi mengeluarkan kebijakan yang dapat merusak iklim bisnis dalam negeri yang berdampak sistemik kepada pelaku usaha," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur, Kamis (30/1/2014).

Menurut dia, dalam momentum tahun politik ini sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha harus terus dijaga, karena tidak jarang egoisme sektoral masing-masing Kementerian berlomba-lomba menerbitkan kebijakan yang tidak dapat diterima dunia usaha, misalnya kebijakan Menkeu tentang penetapan bea keluar mineral yang membuat pengusaha tutup usaha atau kebijakan tata niaga impor pangan oleh Kemendag yang carut marut.

“Saya kira banyak cara untuk menjaga mesin pergerakan ekonomi daerah dan nasional, namun sangat penting bila Kementerian dan pengusaha baiknya duduk bersama sebelum mengeluarkan kebijakan,” ujar Natsir.

Sejauh ini, pihaknya mengaku sangat mengapresiasi Kementrian Perindustrian dan Kementrian ESDM, Kementrian Perhubungan, Kementrian PPN/Bapenass, Kementan, BUMN, Bulog, Pelindo  dan Bank Indonesia, hingga OJK yang mengajak dunia usaha, Kadin dan Asosiasi membuat kebijakan.

“Inikan contoh baik bagi dunia bisnis, kita harapkan dapat pula diikuti oleh Kementerian lainnya agar kebijakan yang diberlakukan bisa tepat sasaran dan berdampak positif bagi dunia usaha nasional,” ujar Natsir.