TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus memberikan perhatian dan dukungan anggaran baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah. Diantaranya Provinsi Bengkulu, pada tahun 2014 KKP telah mengalokasikan kegiatan dan anggaran sebesar Rp 23,3 miliar.

"Bengkulu merupakan wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, dimana gelombang lautnya cukup tinggi dan rawan akan bencana gempa. Sehingga nelayannya harus terus kita perhatikan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C Sutardjo, dalam siaran persnya, Sabtu (8/2/2014).

Sharif mengatakan, tujuan dan manfaat dari program bantuan untuk wilayah pesisir di barat Sumatera ini diantaranya, untuk meningkatkan produksi, mutu hasil tangkapan dan produktivitas nelayan dengan menerapkan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan.

Tujuan kedua, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, serta dapat meningkatkan daya saing nelayan khususnya dalam memperoleh hasil dari ikan hasil tangkapan.

"Program ini secara langsung juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjamin keberlanjutan usaha penangkapan ikan skala kecil (nelayan tradisional)," ungkap Sharif.

Ia mengharapkan, seluruh bantuan, fasilitas dan alokasi anggaran untuk pembangunan kelautan dan perikanan di Bengkulu dan Pulau Baai khususnya, dapat dimanfaatkan dan dioperasionalkan secara maksimal agar memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Saya ingatkan agar kegiatan dan anggaran tersebut dapat disinergikan dengan sumber pembiayaan lainnya, baik itu dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, maupun swadaya para pelaku usaha," kata Sharif.