TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Krisis keuangan yang melilit PT Merpati Nusantara Airlines, membuat para pilot maskapai penerbangan BUMN ini, belum mendapatkan gaji selama 4 bulan. Kondisi ini membuat para pilot meminta perhatian pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Kehadiran kami adalah mencari perhatian dari pemerintah, soalnya ini perusahaan pemerintah. Saya berharap seharusnya pemerintah atau negara ini peduli pada kami dan seharusnya mereka menganggap kita aset penting karena kita putra-putri bangsa yang berpotensi," ujar salah seorang pilot Merpati Ivan Paltak Siregar, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Pembayaran gaji yang belum dibayarkan Merpati sudah dilaporkan kepada Menteri BUMN, namun tidak pernah ada tanggapan berarti dari pemerintah. Menurut pilot Merpati yang lain, Kalma Noveka Wikanto, Asosiasi Pilot Merpati (APM) sudah berulang kali mengadukan keterlambatan pembayaran gaji tersebut ke Menteri BUMN.

"Langkah-langkah sudah dilakukan beberapa kali melalui APM sudah 4 kali ke menteri BUMN tapi betul-betul nol tanggapan," katanya.

Selain melaporkan pembayaran gaji yang tidak kunjung dibayar ke Menteri BUMN, pilot merpati juga sudah bertemu dengan fraksi PDI-Perjuangan yang kemudian membuat surat kepada Menkeu. Menurut Kalma, lagi-lagi tidak ada tanggapan yang signifikan terhadap laporan tersebut.

"Kita sudah ditanggapi oleh fraksi PDIP dan mereka membuat surat ke Menkeu, namun sampai saat ini undangan dari Menkeu belum jelas," katanya.

Di tengah lilitan utang sebesar Rp 6,7 triliun, Merpati juga menghadapi tuntutan karyawan yang tidak mendapatkan gaji selama 3 bulan. Bahkan karena tidak menerima hak-hak normatif sejak November 2013, 50 pilot Merpati hengkang dari maskapai yang melayani rute perintis tersebut.(Yoga Sukmana)