TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat properti dari Indonesian Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menduga rencana Bank Mandiri ingin mengakuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) untuk penggalangan dana salah satu partai politik.

"Akuisisi ini mungkin untuk penggalangan dana kampanye salah satu parpol," ujar Ali kepada Tribunnews.com, Rabu (16/4/2014).

Kementerian BUMN sebagai salah satu pemegang saham mayoritas BTN, sudah merestui Mandiri untuk akuisisi. Menurut Ali langkah tersebut adalah bukti bahwa pemerintah tak mengerti dunia properti.

"Itu salah satu bukti pemahaman properti yang minim dari pemerintah," ujar Ali.

Sebelumnya diberitakan pemerintah melepas kepemilikan 60,14 persen saham di Bank Tabungan Negara (BTN) ke pelukan Bank Mandiri. Kabar ini memanas setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meresui Bank Mandiri mencaplok BTN.

Berdasarkan surat dengan kop Kementrian BUMN No. SR-2014/MBU/2014 yang diperoleh KONTAN, disebutkan bahwa Kementrian BUMN mengusulkan agenda tambahan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN.

Agenda tambahan yang diusulkan Kementrian BUMN sebagai wakil pemerintah di BTN : Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan. "Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan penambahan agenda RUPSLB yaitu Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan," isi surat Kementrian BUMN itu.