Laporan Wartawan Tribun Timur, Arny

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Sejumlah bank siap pasang badan untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)-Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pascakenaikan harga.

Beberapa bank yang menyatakan kesiapan antara lain PT Bank BNI Wilayah Makassar, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank BRISyariah.

Wakil Pemimpin Wilayah Bank BNI Makassar, Rizwan Nazaruddin mengatakan, pihaknya tunduk dengan keputusan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

"Kami ini selalu siap dengan adanya kenaikan tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat," katanya, Rabu (30/4/2014).

Dia menjelaskan, tahun ini pihaknya menargetkan pembiayaan 5.000 rumah secara nasional dan 500 untuk Makassar atau transaksi sekitar Rp 6 miliar.

Angka tersebut disumbang tiga pengembang. "Kedepannya kami targetkan akan lebih banyak pengembang yang bekerjasama dengan kami," katanya.

"Dalam waktu dekat atau sekitar satu bulan kami akan menandatangan perjanjian kerja sama (PKS) agar tidak ada masalah akad," tambahnya.

Sejalan dengan itu, Consumer Financing Business Center (CFBC) Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Wilayah V Sulawesi, Elsie Dwihenri Agustina, menjelaskan, pihaknya siap mengikuti aturan yang sudah ada.

"Kami komitmen sejak awal baik penyaluran Rp 88 juta maupun 125 juta," katanya.

Sebelumnya diberitakan Tribun Timur, pihaknya tidak membatasi permintaan yang masuk asalkan memenuhi persyaratan yang ada.

Tahun 2013 pihaknya menyiapkan Rp 200 miliar untuk pembiayaan KPR.

Tidak ketinggalan PT Bank BRISyariah Makassar ikut andil dalam penyaluran pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

Pihaknya memberikan fasilitas cicilan rumah selama 15 tahun dengan down payment (DP) 0 persen.

"Kami akan membicarakan hal tersebut di tataran pimpinan pusat terkait kenaikan ini," katanya.

Sementara itu sejumlah pengembang property meminta agar perbankan secepatnya menandatangan PKS dengan Kemenpera terkait kenaikan harga.

Direktur PT Zarindah Permai, Sadiq, meminta agar tidak ada jeda antara penerapan harga dengan proses transaksi.

"Biasanya jarak pemberlakuan aturan dengan masa aktif pembiayaan itu cukup panjang jedanya sehingga membuat kami pengembang merugi akibat banyak pesanan user tapi tidak bisa melakukan akad," katanya.

Pada akhirnya, pengembang sulit mengatur perputaran dana karena hambatan di akad tersebut. (nie)