TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah menghapus subsidi listrik dengan menyesuaikan kenaikan TTL sejak 1 Juli lalu dinilai ekonom Aviliani harus dilakukan.

Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) mengatakan,  kebijakan dilakukan sebagai langkah mengurangi subsidi energi tahun 2014.

“Pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan inflasi hanya 0,1-0,2 persen  ini mampu menghemat pengeluaran Rp 8,51 triliun,” ujar Aviliani, kepada wartawan akhir pekan lalu.

Dana subsidi listrik ini akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur khususnya jaringan listrik ke desa-desa di tengah pertumbuhan konsumsi listrik yang telah mencapai 10 persen. Karena itu, kata Aviliani, penghapusan subsidi listrik untuk enam golongan ini mesti disikapi secara arif.

Dari sisi konsumen, terutama kalangan industri, akan mendorong mereka untuk lebih efisien dalam kegiatan produksinya. Selama ini, banyak industri yang masih menikmati subsidi sehingga harga produk yang dijual bukan merupakan harga yang sebenarnya.

“Karena disubsidi kegiatan operasional mereka terbilang tidak efisien. Mereka juga enggan masuk ke kawasan industri karena listriknya tidak disubsidi,” ujarnya.

Sedangkan untuk kelompok rumah tangga, lanjut Aviliani, pemerintah telah menghitung beban yang harus dibayar konsumen setiap bulannya—terutama konsumen yang dinilai mampu—masih dalam batas keterjangkauan mereka.

“Yang pasti penghapusan subsidi dengan penyesuaian TTL ini tidak berimbas pada pelanggan kecil dengan daya 450 VA dan 900 VA,” ujarnya.

Tentu saja, yang tak kalah penting bagi PLN sendiri. Kebijakan pemerintah ini harus dimanfaatkan oleh PLN untuk berbenah agar lebih efisien dan meningkatkan kualitas layanannya.

“Saya pikir, inilah saatnya PLN bisa bersikap lebih profesional antara melayani publik dan fokus pada profit oriented. Dua-duanya sama penting,” ujarnya.

Dengan keuntungan yang diperolehnya, PLN bisa membangun pembangkit listrik yang tak lagi mengandalkan BBM. PLN bisa memanfaatkan geothermal, matahari, angin, air terjun bahkan gelombang air laut.

“Proses ini akan meningkatkan elektrifikasi secara nasional sehingga harga keekonomian listrik bisa cepat tercapai,” tandasnya.

Dalam APBN Perubahan 2014 telah ditetapkan subsidi energi Rp 350,31 triliun atau membengkak 24% dari APBN 2014 sebesar Rp 282,1 triliun, termasuk di dalamnya subsidi untuk listrik sebesar Rp 103,81 triliun. (Eko Sutriyanto)