"Soal tidak adanya kepanjangan tangan ini sebenarnya bukan persoalan serius, jika menteri yang mengurusi perumahan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan komponen di daerah, misalnya dengan kepala daerah, akademisi, LSM, terutama komunikasi dengan kalangan pengembang," kata Panangian.

Mampu berinovasi

Panangian berharap, ke depan siapa pun yang mengurusi rumah rakyat harus memiliki strategi dan inovasi yang mampu memancing investor tertarik mengembangkan rumah murah. Salah satunya adalah membuat program menarik, contohnya konsep kampung deret di DKI Jakarta saat di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Ke depan, lanjut Panangian, bisa saja digalakkan kembali Program Kampung Deret Indonesia itu.

"Tapi, ini semua kan sangat tergantung kemauan politik menterinya. Demokrasi itu kan mendengar suara rakyat, menteri melakukan apa yang dibutuhkan rakyat. Itu namanya pelayan negara," kata Panangian.

Selain mendengarkan kemauan rakyat (konsumen), menteri perumahan mendatang harus mampu menggandeng swasta. Menurut dia, tak dapat dimungkiri bahwa peran swasta dalam pembangunan perumahan memiliki kontribusi sangat besar sehingga perlu strategi khusus untuk mengajak mereka ikut mengatasi persoalan backlog.

"Selain, tentu saja, tidak melupakan peran berbagai pihak yang punya tujuan sama untuk mengatasi backlog ini," katanya.

Sebelumnya, Panangian mengatakan bahwa ada tiga alasan prospek bisnis properti Indonesia dianggap sebagai sektor terbaik. Pertama, masih ada 14 juta dari 61 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah. Kedua, pemerintah semakin kesulitan menyediakan rumah bagi keluarga kelas menengah ke bawah.

"Itu sudah jelas faktanya, karena permintaan rumah mencapai 900 ribu per tahun, sementara pasokan hunian hanya 70 ribu – 80 ribu per tahun," ujarnya. (Latief)