TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlu transparansi perhitungan harga keekonomian BBM dan subsidi BBM untuk dipublikasi secara luas sehingga tidak terjadi lagi politisasi BBM.

"Harga BBM  kan selama ini dipolitisasi. Sekarang kita mesti lihat berapa harga yang pantas untuk rakyat," kata  Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan, dalam Seminar Nasional "Mencari Harga BBM yang Pantasi Bagi Rakyat Indonesia" di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Menurut Anthony, jika dilihat dari jenis, kualitas, perbandingan harga dengan luar negeri dan juga terutama melihat bahwa rakyat Indonesia masih memerlukan subsidi, tapi tetap harus dihindari kalau yang tak berkualitas.

"Kita semua harus ganti dengan Pertamax.

Karena dengan Pertamax itu menurut saya Rp 7500 kalau pemerintah berani itu yang layak," kata Anthony.

Menurutnya, angka Rp 7500 per liter itu dengan catatan pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 1300 per liter.

"Daripada dinaikkan dengan harga Rp 1000 atau berapapun premium, lebih baik mensubsidi pertamax. Kedua, kalau kita kenaikan Rp 1000 tapi dengan Pertamax itu orang akan bilang itu masuk akal karena mendapatkan kualitas produk yang lebih bagus," katanya.

Dalam seminar yang sama, Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan sebelum memutuskan BBM naik atau tidak, perlu perencanaan yang komprehensif agar tidak memicu gejolak perekonomian.

Enny juga memandang, BBM selalu jadi komoditas politik. Meski demikian, kata Enny, yang terpenting adalah harus melihat kepentingan ekonomi yang ujungnya untuk menata ekonomi menjadi lebih efisien dan mempunyai daya saing.

"Ini harus kita ingatkan terus, supaya kebjakan publik kita berujung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan para politisi," kata Enny lagi.

Dia pun menyatakan, kalau pemerintah menaikkan BBM maka realokasinya harus kembali kepada bidang energi lagi.

Mantan Menteri Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gie yang menjadi keynote speaker dalam seminar itu mengaku tak bisa mengatakan dengan tegas apakah pemerintah termasuk pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla kelak harus menaikkan BBM atau tidak.

"Saya tidak bisa mengatakan dengan tegas," kata Kwik

Menurut Kwik, tidak bisa dijadikan alasan kalau tak menaikkan BBM maka pemerintah akan keluar uang banyak.

"Ini adalah salah pengertian dan suatu perbedaan yang sangat tajam antara saya dengan lainnya," kata Kwik.

Ia berpendapat, kalau BBM dinaikkan tujuannya cuma satu yakni pemerintah mendapatkan uang lebih untuk tujuan lain.

"Tapi jika dikatakan kalau BBM tidak dinaikkan maka pemerintah harus keluar uang banyak sekali yang membuat APBN berat, itu tidak betul," katanya.