TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menyebut  kenaikan  harga BBM hingga Rp 1.500 per liter tidak akan memberatkan masyarakat.

Pasalnya, kata JK, masyarakat tidak lagi menggunakan minyak tanah untuk memasak, melainkan telah menggunakan LPG (elpiji).

Oleh karena itu kenaikkan harga BBM hanya berdampak ke sektor transportasi.

Dalam sambutannya di acara diskusi "Kedaulatan Pangan Rakyat, Di Bawah Pemerintahan Jokowi - JK," di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014), Jk juga sempat menanyakan ke petani yang hadir dalam diskusi, apakah mereka sudah menggunakan LPG, dan sebagian peserta pun menjawab "iya"

"Iya ?, keras-keras sedikit (dong menjawabnya)," kata JK yang mengundang tawa sebagian peserta diskusi.

Ia mengakui kenaikkan harga BBM akan berdampak pada kehidupan masyarakat, oleh karena itu ia pun meminta masyarakat untuk lebih berhemat jika pemerintah jadi menaikkan BBM.

"Kurangi naik motor sedikit, kurangi rokok, kurangi SMS (red: pesan singkat) sedikit," ujarnya.

Usai acara saat ditanya apakah penyebutan jumlah Rp 1.500 itu merupakan sinyal dari pemerintah, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu menyangkalnya.

"Belum, tidak ada keputusan sampai 20 Oktober," katanya.

Jokowi - JK berkali-kali menyampaikan ke publik bahwa subsidi BBM yang mencapai sekitar Rp 300 triliun pertahun, dirasa cukup memberatkan pemerintah yang kondisi keuangannya kurang baik, terlebih subsidi tersebut tidak tepat sasaran. JK dalam sebuah kesempatan mengatakan uang senilai Rp 300 triliun akan lebih baik dialihkan ke sektor-sektor yang produktif.

Ia juga belum bisa memastikan saat ditanya apakah pemerintah pasti menaikkan harga BBM. Menurutnya semua keputusan itu akan diambil setelah pelantikan Joko Widodo (Jokowi) - Jk pada 20 Oktober mendatang.