TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Gajah Mada merespon peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan program jaminan sosial di Indonesia, Hal tersebut terungkap saat kegiatan yang dikemas dalam bentuk perkuliahan "Policy Forum BPJS".

Menurut tokoh jaminan sosial yang juga menjabat Kepala Divisi SDM BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Latif Algaf dalam penyampaian materinya menguraikan tentang pentingnya jaminan sosial. Hal ini sebagai pengakuan atas hak asasi manusia, reformasi jaminan sosial di tanah air maupun perkembangan terkini transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun problem dan tantangan BPJS Ketenagakerjaan ke depan.

"Indonesia memang terlambat menjalankan jaminan sosial secara komprehensif," ujar Latif, dalam keterangannya, Minggu (19/10/2014).

Latif menjelaskan Negara-negara maju yg menganut welfare state (negara kesejahteraan) di Eropa, seperti Jerman, Inggris, Perancis dan negara-negara di Skotlandinavia, Amerika Serikat, Kanada, Australia sudah lama menjalankan dan menikmati keberhasilan jaminan sosial dlm melindungi serta menyejahterakan warganya.

"Bahkan, negara-negara tersebut tetap bisa bertahan dlm sistem kapitalisme karena memiliki jaring pengaman jaminan sosial yg komprehensif". Ungkap Latif.

Setelah Perang Dunia ke 2 dan pasca thn 80an, beberapa negara Asia mulai memajukan jaminan sosialnya, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapore, Malaysia, China & Philipina, tutur aktivis UGM era 80an ini.

Latif juga menyoroti permasalahan yang menjadi kendala program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti besarnya tenaga kerja sektor informal dan penerapan program pensiun akan menjadi tantangan besar BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menurutnya dunia kampus harus lebih peduli dan berkontribusi dalam perkembangan jaminan sosial di tanah air.