TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian tidak langsung menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang sempat melontarkan wacana untuk menghentikan produksi mobil murah ramah lingkungan ((Low Cost Green Car/LCGC).

"Kebijakan akan kami evaluasi terlebih dahulu, nggak bisa main stop dulu," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari, di gedung Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Rabu (29/10/2014).

Ansari menjelaskan untuk bisa menghentikan produksi mobil murah, harus melihat dari berbagai faktor. "Pasti kita lihat untung rugi, banyak faktor, mereka (produsen) sudah investasi," jelas Anshari.

Jika produksi mobil LCGC dihentikan, maka imbasnya impor mobil dari Thailand bakal meningkat. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena kebutuhan masyarakat akan mobil sudah menjadi sangat mendasar terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Seperti diketahui, program mobil murah ramah lingkungan memang menjadi usulan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY). Namun, Jokowi pernah mentah-mentah menolak adanya mobil LCGC. Sebab, selain menambah kemacetan, LCGC juga ternyata banyak "menenggak" Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.