TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Gema Hanura) mendukung pemerintahan presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Karena Gema Hanura menganggap kenaikan harga BBM bersubsidi akan secara langsung mendorong naiknya harga berbagai barang dan jasa.

Karena itu, Gema Hanura memberikan sejumlah saran langkah-langkah untuk pemerintahan Jokowi guna mengatasi tekanan APBN tersebut.

Pertama, menekan biaya pengadaan bersubsidi, dengan menata ulang sistem pengadaan dan melakukan efisiensi pada komponen-komponen biaya produksi, transportasi dan distribusi.

Kedua, menyarankan pemerintahan Jokowi melakukan perbaikan cara penghitungan besaran subsidi BBM, dengan terlebih dahulu menghitung harga pokok produksi BBM bersubsidi secara beradaulag dan menggunakannya sebagai patokan dalam menghitung besaran subsidi BBM pada APBN.

"Ketiga melakukan pengawasan yang ketat dan mengambil tindakan yang tegas baik terhadap penyelundupan BBM bersubsidi,maupun terhadap praktek-praktek yang merugikan negara dalam tata niaga minyak," ungkap Ketua DPP Gema Hanura, Nasrun Marpaung, saat membacakan keterangan pers Gema Hanura, yang juga dihadiri ketua umumnya Erik Satrya Wardhana, di Cikini, Jakarta, Minggu (16/11/2014).

Keempat, pemerintahan Jokowi diminta melakukan pengendalian penggunaan BBM subsidi dengan secara sungguh-sungguh membatasi pertumbuhan kendaraan bermotor. Selain itu juga sungguh-sungguh membangun sistem transportasi publik yang layak dan masif, serta secara sungguh-sungguh menuntaskan implementasi kebijakan konversi dan memperluas infrastruktur penyaluran bahan bakar gas.

Selanjutnya, menekan subsidi listrik melalui penggunaan bauran energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. serta penajaman sasaran subsidi listrik yang semata-mata ditujukan untuk mengurangi beban biaya rumah tangga rakyat miskin dan mengurangi beban biaya rumah tangga rakyat miskin dan mengurangi beban biaya produksi usaha kecil, mikro dan koperasi.

Selain itu, Pemerintahan Jokowi juga diminta melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan APBN, dan meningkatkan tax ratio menjadi 13,5 persen pada realisasi APBN 2015.

Terakhir, Gema Hanura meminta pemerintahan Jokowi melakukan penghematan pada pos-pos belanja barang dalam APBN.