TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan nasional memasukkan peningkatan penyaluran kredit untuk sektor kemaritiman sebagai rencana bisnisnya pada 2015.

Tujuannya untuk menyukseskan strategi Presiden Joko Widodo membangun ekonomi maritim.

Kepala Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan, dalam waktu dekat, OJK akan berdiskusi dengan perbankan terkait rencana bisnis bank tahun depan.

Alhasil, hal tersebut memudahkan OJK mendorong bank mendukung akselerasi industri kemaritiman.

"Saya akan tagih, apa yang direncanakan ke situ (kemaritiman). Tapi tentu saja, dilihat case by case, kalau ada kapasitas yang memadai kenapa tidak," ucap Muliaman, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Berdasarkan laporan industri perbankan per September 2014, kata Muliaman, jumlah kredit perbankan untuk bidang kemaritiman sebesar Rp67,33 triliun atau sekitar 1,85 persen dari total keseluruhan kredit perbankan sebesar Rp3,56 triliun.

"Sementara itu, porsi NPL (kredit bermasalah) di kemaritiman per September 2014 dan akhir tahun 2013 masing-masing 14,19 persen dan 13,05 persen," ujar Muliaman.

Sementara itu, Direktur Institusional Banki Bank Mandiri Abdul Rahman mengatakan, penyaluran kredit ke sektor kemaritiman akan dipelajari lebih lanjut dengan berdiskusi bersama OJK, mencari jalan terbaik pembiayaan di sektor maritim.

"Perbankan dengan data 1 persen saja (jumlah penyaluran kredit), itu berati memang bank tidak mau masuk untuk membiayai sektor maitim. Kita mengerti industri ini (maritim) banyak dikenakan beban, pajak, dan tarif," ujar Abdul di tempat yang sama.