TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan pemerintah akan melanjutkan program beras murah yang diperuntukkan untuk membantu rakyat miskin (raskin).

Hal itu disampaikan Puan seusai memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat.

"Dalam rakor antara Menko Perekonomian dengan Menko PMK dibahas masalah raskin. Kami telah mendapatkan solusi bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat, kami tetap akan melaksanakan program raskin," ujar Puan.

Puan mengatakan, pemerintah akan mulai mendistribusikan beras murah untuk rakyat miskin pada Januari 2015.

Program pemberian beras murah untuk rakyat ini, lanjut Puan, bakal dilaksanakan selama dua belas bulan mendatang.

"Dana yang disiapkan masih sama seperti yang lalu sekitar Rp 18,8 triliun yang akan kami bagi hampir seluruh daerah di Indonesia," ujar Puan.

Namun, kata Puan, dirinya mewanti-wanti agar program ini tidak diselewengkan. Sebab, kata Puan, dirinya mendapat informasi jatah bahwa jatah beras murah yang seharusnya setiap keluarga memperoleh 15 kilogram seringkali dipotong.

"Cara pendistribusiannya kami akan perbaiki supaya tidak terlalu banyak masalah teknis di lapangan yang kemudian seharusnya hak rakyat mendapatkan 15 kilogram mendapat potongan-potongan," tambah Puan.

Puan menegaskan, pemerintah akan mengawasi penyaluran program ini sehingga tidak lagi penyelewengan beras murah untuk rakyat miskin yang terjadi seperti pada masa lalu.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program bantuan beras untuk warga berpenghasilan rendah atau raskin akan didesain ulang sehingga ke depan penyalurannya akan lebih tepat sasaran.

"Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ada re-design," kata Khofifah. Ia menjelaskan, desain ulang tersebut meliputi beberapa hal antara lain validasi data. Kementerian Sosial mencoba membuat rencana detil terkait data penerima raskin.

Selama ini yang terjadi di lapangan, raskin tidak tepat sasaran dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 15 kilogram.

"Hasil temuan saya di lapangan, yang diterima tidak sampai 15 kilogram, ada yang tiga kilogram. Soalnya yang mestinya dapat raskin tidak dapat, jadi diratakan agar semua kebagian," kata Khofifah.

Menurut dia, untuk Januari dan Februari kemungkinan raskin masih akan disalurkan seperti biasa dan baru pada Maret re-desain dilaksanakan.