TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah Pangan harusnya menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK.

Sebab itu merupakan tolak ukur hidup dan mati generasi bangsa.

Apalagi faktanya saat ini hanya ada 5 Multi National Coorporation (MNC) yang menguasai pangan dunia. Padahal banyak pakar memprediksi, dunia akan dihadapkan dengan defisit pangan, termasuk negara yang subur seperti Indonesia.

"Sayangnya, RPJMN 2015-2019 masih belum memperlihatkan Indonesia akan siap berdaulat dalam hal pangan," kata Guru Besar Ilmu Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa saat diskusi bertajuk "Menakar Perubahan dari RPJMN 2015-2019" di Tebet, Jakarta, Rabu (21/1/2015)

Menurut Andreas memang dalam RPJMN pemerintahan Presiden Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla, membahas pembuatan desa mandiri benih.

Tetapi tidak jelas strateginya.

"RPJMN mengira kalau satu jenis benih bisa berlaku untuk semua daerah di Indonesia, padahal itu salah. Harusnya benih yang local specific," kata Andreas.

Harusnya, tegas dia, dalam RPJMN, pemerintah harus mempersiapakan lokalisasi benih yang berbeda di setiap daerah. Tetapi dalam RPJMN hanya disebutkan jika pada 2019 mendatang desa mandiri benih hanya mencapai 1000 desa.

"Padahal desa di Indonesia tahun ini saja sudah ada 74 ribu. Terus kalau hanya seribu, sisa desa itu bagaimana nasib sisanya?" kata Andreas.

Menurut Andreas, dari pemetaan masalah pangan di Indoensia, ketergantungan petani lokal terhadap benih dan pestisida terhadap asing masih sangat besar.

"Karena itu kami kemarin usulkan soal subsidi benih menjadi cash transfer. Jadi lebih jelas bisa dikelola oleh petani lokal," kata Andreas.