TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak semua barang yang tercatat dalam katalog elektronik atau e-catalog tersedia.

Demikian kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago usai menghadiri pertemuan antara Presiden dan Bupati dan Wali Kota di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/2/2015).

Kondisi itu menurut dia dapat menghambat penyerapan anggaran, dan rencana pencapaian pemerintah.

Andrinof menyebut menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sebagian diantara barang yang belum tersedia adalah alat-alat kesehatan.

"Kalau alat kesehatan barangnya sedikit, memang suplai dari pasar itu terbatas, harganya juga bisa miliaran (rupiah)," katanya.

Presiden pun sempat menerima keluhan akan hal yang sama dalam pertemuannya dengan Bupati dan Wali Kota di Istana Bogor. Presiden sudah menginstruksikan pada pihak terkait untuk menyelesaikan masalah itu.

"Tadi kan Presiden juga bilang pakai BIN (Badan Intelijen Nasional), pakai Kejaksaan, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," ujar Andrinof.

Sejumlah produsen dalam negri kata dia juga tidak siap dalam memenuhi kebutuhan pemerintah akan barang dan jasa. Andrinof mengatakan kemarin, Kamis (19/2), digelar pertemuan kantor Kementerian Kordiantor (Menko) Perekonomian di Jakarta untuk menanggulangi masalah itu.

"Kemarin kan ada pertemuan untuk mempercepat penyediaan di dalam negeri, maka dikumpulkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta-sawsta," tandasnya.