Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemerintah sering salah perhitungan dalam membangun pembangkit tenaga listrik kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK. Sebelumnya pemerintah menganggap pembangunan pembangkit tenaga listrik harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, padahal tidak.

Dalam sambutannya di acara Musyawarah Nasional (Munas), Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) yang digelar di kantor pusat PLN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2015), Kalla mengatakan idealnya pertumbuhan pembangkit tenaga listrik, harus lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

"Karena listrik merupakan kebutuhan yang hampir semua aspek kehidupan butuh pada dewasan ini, maka makin maju suatu bangsa makin tinggi kebutuhannya," ujar JK.

Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai enam persen, maka pertumbuhan pembangkit listriknya kata dia harus sekitar 1,5 kali lipat, atau sekitar 9 persen. Ditambah dengan penyusutan sekitar 3 persen, dan pertambahan penduduk yang tiap tahunnya mencapai 1,5 persen. Kata JK Indonesia butuh penambahan sekitar 15 persen tiap tahunnya.

"Kenapa saya lalu katakan bahwa kenapa terjadi kehabisan listrik, karena salah perhitungan kita selama ini," kata JK.

Saat ini pembangkit tenaga listrik di Indonesia kapasitasnya mencapai sekitar 54 ribu megawatt, dengan 32 ribu diantaranya dipasok melalui pembangkit tenaga listrik milik PLN, dan sisanya oleh Independent Power Producer (IPP). Jumlah tersebut kata dia masih dirasa kurang.

Rencanannya dalam waktu lima tahun ke depan pemerintah akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt, dan 35 ribu megawatt pada lima tahun berikutnya. Per 35 ribu megawatt membutuhkan investasi sekitar Rp. 300 - 400 triliun.

"Pasti PLN tidak mampu, baik secara teknis juga pasti tidak mampu dan secara finansial tidak mampu. Karena itulah memang haruslah swasta ikut serta," jelasnya.