TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pejabat keuangan negara diminta tak asal berbicara mengenai situasi pelemahan rupiah atas dollar AS yang dihadapi Indonesia saat ini. Pernyataan pejabat yang tidak tepat dinilai malah menimbulkan kekhawatiran publik.

"Dengan berbagai macam statement pemerintah selama ini, kalau pemerintah bilang bahwa kondisi ini masih wajar dan menguntungkan, publik akan menilai tidak ada rasa effort (upaya) dan tanggung jawab. Ini persoalan sederhana, tapi butuh model komunikasi yang dibangun," ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (14/3/2015).

Menurut Enny, selama ini pemerintah menyampaikan bahwa pelemahan rupiah dianggap wajar, karena semua mata uang mengalami pelemahan. Namun, ia mengatakan, hal itu sebenarnya hanya berlaku bagi negara-negara yang nilai ekspornya cukup tinggi.

Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengatakan, pernyataan pejabat keuangan negara saat terjadi pelemahan rupiah menunjukan tidak adanya sense of crisis. Dibandingkan memberikan kesan positif, pernyataan pejabat, sebut Niko, malah menimbulkan kebingungan publik.

"Pernyataan pejabat seringkali tidak tepat. Orang melihat pelemahan rupiah terus berkelanjutan, sementara belum ada perubahan yang terjadi. Dibutuhkan dirigen untuk mengatasi masalah komunikasi seperti ini," kata Nico.(Abba Gabrillin)