TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program tersebut lebih dikenal dengan program bedah rumah untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

Target penanganan bedah rumah berdasarkan RPJMN 2015-2019 bahkan mencapai angka 2,2 juta untuk pembangunan rumah baru, dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit.

"Kementerian PUPR pada tahun ini akan melanjutkan program BSPS atau bedah rumah untuk membantu masyarakat agar dapat tinggal di rumah yang layak huni," ujar Plt Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, Jumat (27/3/2015).

Menurut Syarif, berdasarkan data yang ada, dari sekitar 13,5 juta angka backlog (kekurangan kebutuhan) rumah di Indonesia sekitar 3,4 juta unit merupakan rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan angka pertumbuhan kebutuhan rumah per tahun di Indonesia diperkirakan mencapai 800 ribu rumah.

"Masalah perumahan tidak akan selesai apabila hanya mengandalkan dana APBN dari pemerintah pusat saja. Oleh karena itu kami mengajak peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut aktif dalam program bedah rumah ini," katanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, sebelumnya program bedah rumah ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat. Namun saat ini dengan adanya penggabungan kementerian dengan Kementerian Pekerjaan Umum maka program tersebut tetap dilaksanakan dan menjadi salah satu program unggulan di Kementerian PUPR.

Jika melihat kinerja pelaksanaan Program BSPS selama lima tahun terakhir, jumlah rumah yang dibantu melalui program tersebut saat ini mencapai angka 600 ribu unit. Ke depan target pembangunan rumah swadaya pun ke depan akan terus meningkat.