TRIBUNNEWS.COM, BEIJING - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan kebijakan peningkatan mandatori campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) dari 10 persen menjadi 15 persen mulai 1 April 2015 nanti.

Dengan dikeluarkannya kebijakan baru ini diperlukan tambahan biodiesel sebanyak 2 juta ton untuk bisa memenuhi mandatori campuran BBN sebanyak 15 persen atau setara dengan sekitar 6 juta ton.

Saat ini di Indonesia sudah ada kapasitas terpasang industri biodiesel sekitar 4 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan B15 dapat ditingkatkan menjadi sekitar 6 juta ton. Sementara itu kebutuhan Public Service Obligation (PSO) saat ini baru sekitar 1,7 juta ton, sisanya dapat digunakan untuk non PSO.

Dengan adanya penurunan harga BBM saat ini maka industri hilir biodiesel mengalami kesulitan, sementara pemerintah tidak siap untuk memberikan subsidi lewat APBN. Oleh sebab itu, diciptakanlah mekanisme agar industri hulu dapat melakukan self-subsize untuk membantu industri hilirnya.

“Sinar Mas siap untuk mendukung program pemerintah untuk memenuhi kekurangan biodiesel tersebut,” ujar isampaikan Board Member Sinar Mas, Franky Widjaja, di sela kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Beijing, Kamis (27/3/2015).

Sinar Mas hingga akhir tahun ini akan mengembangkan industri biodiesel sebanyak 1 juta ton di tiga tempat yaitu Jakarta, Tarjun Kalimantan Selatan dan juga Dumai Riau. Industri biodiesel di bawah Sinar Mas ini akan terus dikembangkan hingga memenuhi kapasitas 2 juta dalam beberapa tahun mendatang.

“Diperlukan komitmen kuat dari pengusaha sawit di hulu untuk mendukung program pemerintah tersebut dengan mengembangkan industri di hilir, sehingga nantinya diperoleh manfaat secara menyeluruh,” tambah Franky Widjaja.