TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Guru Besar, politisi, aktivis dan perwakilan mahasiswa membuat “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat”.

Mereka menyampaikan tuntutan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku pejabat negara yang mewakili pemerintah, perihal status kontrak Blok Mahakam, di kantor Kementerian ESDM, Jumat (27/3/2015)

Energy Watch Indonesia (EWI) salah satu aktivis yang turut dalam membuat “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat”.

Direktur Executif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengungkapkan pihaknya meminta sikap tegas pemerintah untuk menyerahkan Blok Mahakam kepada pertamina 100%.

"Kita mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terpengaruh dengan pembisik-pembisik yang menyatakan bahwa pertamina tidak sanggup mengelola Mahakam," tegas Ferdinand.

Selain itu kata dia, diharapkan blok mahakam akan menjadi pintu masuk kemandirian dan ketahanan energi nasional karena hingga 2022 ada 29 kontrak karya yang akan berakhir.

"Jadi kita berharap pemerintah serius untuk menegaskan sikap dan segera bertindak memerintahkan pertamina segera masuk ke sistem blok magakam pada masa transisi ini," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan jika PT Pertamina (persero) sudah memenuhi kriteria dan persyaratan mencaplok blok Mahakam, maka tidak ada alasan Menteri ESDM menunda pemberian blok yang ada di Kalimantan Timur kepada perusahaan BUMN tersebut.

"Jadi kalau ini (proposal) oke maka Menteri tidak bisa katakan tidak oke," ujar Kardaya di Jakarta, Senin (23/3/2015).

Kardaya memaparkan hal yang perlu disampaikan Pertamina dalam proposal itu terkait ketersediaan dana, kemampuan tenaga, dan rencana kerja. Setelah semua skema disiapkan, maka Pertamina seharusnya dinilai siap oleh pemerintah.

"Proposal Pertamina harusnya masuk dulu (Kementerian ESDM)," ungkap Kardaya.

Hingga saat ini Kardaya menyebutkan pihak DPR belum mendapatkan proposal tersebut. Padahal menurut Kardaya, pihak pemerintah harus melaporkan terkait proposal Pertamina kepada DPR terlebih dahulu untuk ditindak lanjuti.

"Sampai sekarang pemerintah belum sampaikan apa-apa tentang blok mahakam, faktanya gitu," kata Kardaya.