TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies Marwan Batubara menyayangkan sikap pemerintah dalam mensosialisasikan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Marwan menilai fluktuatif harga BBM bersubsidi saat ini, menjadi ajang bagi pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pencitraan semata.

Marwan memberi contoh pada saat harga BBM bersubsidi mengalami penurunan, presiden Jokowi tampil didepan umum mengumumkan.

Namun pada saat harga BBM bersubsidi naik beberapa hari lalu, tidak ada satu pejabat negara berani mengumumkan.

"Waktu turun (harga BBM bersubsidi) Pak Jokowi tampil. Tapi pas naik kemarin jangankan Pak Jokowi, menterinya pun tidak ada yang tampil, ini pencitraan parah," ujar Marwan di Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Kendati masalah sosialisasi harga menjadi sindiran dari berbagai kalangan, namun Marwan mengaku senang dengan adanya sistem perubahan dan evaluasi harga BBM bersubsidi setiap tahun.

Marwan membandingkan dengan tahun 2005 kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai 87 persen karena terlalu lama tidak dinaikkan.

Hal itu menurut Marwan sangat membebankan negara dan postur APBN pada saat itu. "Seperti tahun 2005 naiknya bisa 87 persen," ungkap Marwan.

Marwan menambahkan, jika harga BBM bersubsidi bisa naik dan turun sesuai Indonesia Crude Price (ICP), maka kenaikan harganya tidak akan terlalu besar dibandingkan yang sudah pernah terjadi sebelumnya.

"Kkarena jika harga BBM bersubsidi harus menunggu 2 tahun itu terlalu kelamaan," papar Marwan.