TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, mengaku Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur tidak memiliki kecukupan finansial untuk mengambil alih sebagian saham Blok Mahakam yang kemungkinan ditawarkan pemerintah.

"Terus terang kami daerah tidak mampu untuk ikut participating interest. Jujur saya," kata Awang dalam seminar bertajuk "Penyelamatan Sumber Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia" yang diselenggarakan Kompasiana, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Awang memperkirakan, BUMD yang ditunjuk untuk mengambil alih saham Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie membutuhkan dana tak kurang dari Rp 5,8 triliun. "APBD saya ada Rp 15 triliun. Tapi kalau dikeluarkan untuk ini, pembangunan bisa stop. Belum lagi ada 5 blok migas yang akan berakhir pada 2022," ucap Awang.

Dia pun berharap, pemerintah pusat bisa membantu Pemda untuk memiliki participating interest Blok Mahakam, melalu Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun sungguh ia menyayangkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro beberapa waktu lalu menyatakan tegas pemerintah akan membubarkan PIP dan meleburnya ke dalam BUMN infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Apakah Blok Mahakam bisa diserahkan kepada BUMN ini, menurut saya tidak mungkin. Dananya pasti tidak cukup," ujar Awang.(Estu Suryowati)