TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang menggarap proyek listrik 35 ribu megawatt. Dalam pembagiannya PT PLN (persero) membangun 10 ribu megawatt dan porsi terbesar diberikan swasta 25 ribu megawatt.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai jika swasta menguasai proyek negara, maka tarif listrik bisa mengikuti mekanisme pasar. Dengan begitu tarif dasar listrik (TDL) berpotensi naik.

"Tarif dasar listrik, lebih banyak aturan mengarah pada mekanisme pasar dan ikut pada aturan swasta," ujar Yenny di Seknas FITRA, Minggu (19/4/2015).

Total investasi untuk proyek 35 ribu megawatt terdiri dari PT PLN (persero) Rp 512 triliun dan swasta Rp 615 triliun. Dengan skema angka tersebut Yenny menilai PLN hanya memberikan kontribusi deviden saja, sedangkan pelaksanaan dan pengoperasian dilakukan oleh swasta.

"Jangan-jangan, saat swasta mendominasi dalam investasinya, kontribusi pada negara hanya pada deviden saja," ungkap Yenny.

Yenny menambahkan jika pihak BUMN dan pemerintah tidak bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengelola negara, pihak swasta bisa mencari peluang bisnis di sektor kelistrikan. Hal itu membuat tarif listrik semakin besar kenaikannya.

"Ini berpotensi terjadi komersialisasi sehingga merugikan masyarakat," papar Yenny.

Dalam pemaparan FITRA kapasitas 35 ribu megawatt terdiri dari 109 proyek. 74 proyek yang berkapasitas 25.904 Megawatt dikerjakan oleh swasta atau independent power producer (IPP), sedangkan negara melalui PLN hanya dapat 35 proyek lainnya dengan kapasitas 10.681 Megawatt.