TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyerapan belanja pemerintah melalui APBN 2015 baru sampai 36 persen semester I 2015.

Angka penyerapan tersebut cukup lambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan ia dilantik pertengahan bulan Oktober menggunakan APBN pada periode pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya pemerintahan kabinet kerja baru bisa mengajukan APBN-Perubahan pada bulan Februari 2015.

"Praktis kita (kabinet kerja) tidak bisa menggunakan anggaran sama sekali," ujar Jokowi di acara Silaturahmi Dengan Dunia Usaha, Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, di JCC, Jakarta, Kamis (9/6/2015).

Jokowi memaparkan setelah APBN-P 2015 dicairkan, pemerintah kabinet kerja harus menunggu dua bulan lagi. Pasalnya ada administrasi pemerintahan yang harus diselesaikan.

"Baru awal April dan Mei pakai APBN, sebelumnya nggak pakai APBN sama sekali, ada proses politik yang harus kita lalui," ungkap Jokowi.

Saat ini penyerapan anggaran sudah mencapai Rp 770 triliun, dengan belanja negara paling besar dari Kementerian Pertahanan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta pun rencananya akan membelanjakan anggaran negara yang langsung berdampak kepada masyarakat melalui Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar.

"Saya gas, belanja-belanja yang berdampak langsung pada rakyat langsung saya dorong, agar daya beli masyarakat naik," jelas Jokowi.