TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamudin Daeng, menilai PT Pertamina (Persero) bisa gulung tikar jika terus menjual harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium di bawah harga minyak dunia.

Pasalnya, selama ini Pertamina dibebankan harus menjual Premium lebih murah dibandingkan aslinya.

Salamudin memaparkan hingga semester II tahun 2015, Pertamina merugi sebesar Rp 12,2 triliun. Salamudin mengimbau pemerintah untuk turun tangan menghadapi permasalahan BUMN tersebut.

"Jika kerugian ini terus berlanjut maka pertamina dipastikan akan bangkrut dan tutup," ujar Salamudin, Sabtu (1/8/2015).

Jika Pertamina bangkrut, Salamudin memaparkan pemerintah Jokowi akan dituduh membela perusahaan asing. Pasalnya kerugian tersebut disebabkan sistem kabinet kerja yang salah dengan mencabut anggaran subsidi BBM.

"Kabinet kerja Jokowi dituduh sebagai antek perusahaan minyak asing, karena menghancurkan Pertamina secara sistematis, terstruktur dan terencana," ungkap Salamudin.

Salamudin memaparkan banyak negara di dunia membuat skema yang tidak melanggar komitmen perdagangan bebas secara internasional. Hal ini termasuk dalam menjaga stabilitas harga BBM dengan memberikan dana stabilitasi harga.

Salamudin memberi contoh model dana stabilitas BBM seperti Norway's State Petrolium Fund, State Of Alaska's Constitutional Budget Fund and Permanen Fund, Kwait General Reserve Fund and Reserve Fund For Future Generation, Oman's State General Reserve Fund and Contigency Fund, dan berbagai negara lainnya.

"Dana tersebut dijadikan sebagai strategi mereka menjaga stabilitas harga," kata Salamudin.