TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat energi dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, berpendapat bahwa kericuhan yang terjadi di proyek minyak Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (1/8/2015), merupakan persoalan manajemen di tingkat operasional. Menurut Pri, kemungkinan ada unsur akumulasi kekecewaan dari para pekerja subkontrak.

Selain masalah itu, kata Pri, ada unsur masalah sosial bahwa jika proyek Cepu berhenti, maka para pekerja subkontrak tidak lagi memiliki pekerjaan. Di sisi lain, pihak yang mempekerjakan mereka ingin mendisiplinkan para pekerja subkontrak, tetapi caranya dianggap salah.

"Butuh pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pekerja di level seperti itu. Di sisi lain, manajemen harus membangun sistem yang tetap bisa mendisiplinkan," ujar Pri dihubungi Kompas.com, Minggu (2/8/2015).

Pri mencontohkan, manajemen bisa memberlakukan sistem reward and punishment untuk mendisiplinkan para pekerja subkontrak. "Bukan kemudian dengan pintunya dibikin satu, dari tiga dibikin satu," kata dia lagi.

Sebagai penanggungjawab, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bisa meminta perusahaan subkontrak untuk membenahi operasional, mulai dari jam kerja bahkan sampai layout di lapangan.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah dan pihak terkait masih melakukan proses investigasi atas insiden di Blok Cepu. Pihaknya masih mengumpulkan informasi dari para saksi.

"Saran kami bila memang diperlukan para pegawai diliburkan, untuk membuat suasana tenang. Cooling down enggak apa-apa," kata Djoko kepada Kompas.com, Minggu.

Kerusuhan di proyek minyak Blok Cepu dipicu kemarahan ribuan karyawan hingga merusak kantor dan mobil. Keributan terjadi sekitar pukul 12.00-12.30 WIB bertepatan dengan waktu istirahat karyawan proyek minyak Blok Cepu.

Akibat insiden itu, operasi kerja di area EPC 1 dan 5 dihentikan. Produksi pun turun dengan potensi kehilangan 50.000 hingga 55.000 barel per hari. (Estu Suryowati)