TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Larangan izin ekspor bahan mineral mentah mempunyai efek domino terhadap sektor perkapalan di dalam negeri. Saat ini kapal dari anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) banyak yang tak beroperasi akibat pelarangan ekspor.

Dewan Pembina DPP INSA Johnson W Sutjipto mengungkapkan para pemilik kapal setiap bulan harus membayar sewa lahan parkir di pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang penjaga parkiran menurut Johnson bisa mendapatkan satu unit mobil Toyota Avanza, karena biaya pajak parkir kapal yang terus naik.

"Jaga parkir keamanan itu satu Avanza per bulan," ujar Johnson di Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menurut Johnson aturan pelarangan ekspor hanya menguntungkan pemerintah, namun tidak bagi dunia usaha. Dalam hal ini pemerintah mendapat pajak retribusi parkir, sedangkan pelaku usaha hanya mendapatkan beban sewa parkir.

"Efek dominonya ke kami, biaya parkir kapal malah naik," ungkap Johnson.

Johnson khawatir jika pelaku tambang tidak menyelesaikan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), maka kapal milik INSA yang biasa digunakan tidak akan beroperasi. Hal ini mengingat izin ekspor bisa didapatkan jika pengusaha tambang mineral selesai membuat smelter.

"Kalau minerba smelter-nya tidak selesai-selesai maka kapalnya semakin lama tidak berjalan," papar Johnson.