TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) meminta pemerintah segera tawarkan barang dan jasa milik pemerintah ke pasaran.

Diperkirakan ada sekitar 179 paket tender pengadaan barang dan jasa yang belum laku dengan nilai sekitar Rp 100 triliun.

"Itu yang harus dikebut oleh teman -teman kementerian dan daerah," ujar Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo di Istana Wapres, Jakarta, Kamis(6/8/2015).

Agus Prabowo mengakui masih ada sejumlah kelemahan yang membuat pengusaha takut untuk ikut berpartisipasi dalam tender pemerintah.

Salah satu kelemahan tersebut adalah para pengusaha takut berurusan dengan hukum bila terjadi kesalahan.

Selain itu menurutnya banyak pengusaha yang masih menganggap sistem e-catalog terlalu sulit.

Hal itu membuat mereka kesulitan untuk mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam tender. Melalui sistem tersebut para pengusaha juga khawatir anggaran tidak dicairkan pada waktunya.

Dalam pertemuannya dengan Wapres Jusuf Kalla, Agus Prabowo mengaku sempat mendiskusikan permasalah-permasalahan tersebut, dan mencari solusinya bersama Wapres.

"Arahannya (Wapres), fokus di jangka pendek dulu, yang agak panjang nanti dulu. Perbaikan sistem yang didahulukan," ujar Agus.

Walau pun masih menyulitkan pengusaha untuk berpartisipasi, namun transaksi hingga bulan Juni ini sudah mencapai sekitar Rp 15 triliun. Kata dia jumlah tersebut sama dengan jumlah transaksi sepanjang tahun 2014 lalu.

Menurutnya pemerintah sangat berharap teknis-teknis pengadaan barang dan jasa melalui LKPP dapat terus diperbaiki. Pemerintah berharap perbaikan tersebut dapat membantu penyerapan anggaran, yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.