BKPM Targetkan Realisasi Investasi Tahun 2016 Rp 594,8 Triliun
Franky Sibarani menyatakan pihaknya akan bekerja keras mencapai target tersebut guna mendukung upaya pemerintah meraih pertumbuhan
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi tahun 2016 sebesar Rp 594,8 Triliun atau naik 14,5 persen dari target investasi tahun 2015 Rp 519,5 Triliun.
Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pihaknya akan bekerja keras mencapai target tersebut guna mendukung upaya pemerintah meraih pertumbuhan ekonomi 5,5 persen tahun 2016.
"Kita optimis jika melihat pencapaian realisasi investasi Semester I 2015 sudah mencapai 50 persen dari target 2015," ujar Franky dalam keterangan resmi, Minggu (16/8/2015).
Dalam pidato pengantar nota keuangan Jumat (14/8) kemarin, Presiden Jokowi
menyebutkan investasi swasta menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam
mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2016.
"Kami dari BKPM sudah menghitung target realisasi investasi untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi 5,5 persen," jelas Franky.
Franky merinci target realisasi investasi tahun 2016 diharapkan berasal dari PMA sebesar Rp 386,4 Triliun dan Rp 208,4 Triliun. Sementara itu, dari sisi sektor, realisasi investasi sektor sekunder atau industri pengolahan ditargetkan sebesar Rp 313,5 Triliun atau 52,7 persen, sektor tersier termasuk infrastruktur sebesar Rp 183,7 Triliun atau 30,9 persen, serta sektor primer atau komoditas sebesar Rp 97,6 Triliun atau 16,4 persen.
"Realisasi investasi yang fokus ke arah industri pengolahan dan infrastruktur dapat mendukung terciptanya fundamental ekonomi berbasis produksi," jelas Franky.
Untuk mencapai target realisasi tersebut, BKPM tetap mempertahankan 5 sektor yang menjadi fokus pemasaran investasi yaitu infrastruktur, industri, pertanian, maritim, serta pariwisata dan kawasan.
Sementara untuk negara fokus pemasaran investasi, BKPM akan menambah negara fokus baru: Amerika Serikat, Inggris, Australia, Persatuan Emirat Arab serta negara-negara Timur Tengah lainnya, melengkapi negara yang menjadi fokus sebelumnya, Jepang, RRT, Korsel, Singapura dan Taiwan.
"BKPM juga akan mengintensifkan pengawalan terhadap proyek investasi yang sedang masa konstruksi untuk memastikan proyek-proyek tersebut dapat memasuki tahap produksi komersial sesuai perencanaan," pungkas Franky.