TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi menilai program nawacita presiden Joko Widodo belum sepenuh hati dijalankan. Hal ini dilihat dari kenaikan dana transfer daerah tidak diberikan langsung ke daerah namun, Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui kementerian.

"Khusus untuk implementasi nawacita, masih terkesan setengah tiang," ujar Apung di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Menurut Apung meski mengalami peningkatan anggaran, namun distribusi ke daerah harus cepat dan tepat. Namun ia memaparkan selama anggaran masih di kementerian terkait, maka pembangunan daerah tidak bisa berjalan mulus karena masih harus melewati birokrasi.

"Dana desa meningkat namun difokuskan pada alokasi khusus di kementerian sehingga masih terpusat," ungkap Apung.

Dalam anggaran RAPBN 2016 untuk dana transfer ke daerah sebesar Rp 91 triliun dan dana desa sebesar Rp 47 triliun. Sedangkan untuk total dana transfer ke daerah dan desa sebesar 782 triliun, naik Rp 117 triliun dari APBN-P 2015 yang sebesar Rp 664 triliun.